JAKARTA– Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menuduh Presiden ke-1 Republik Indonesia, Sukarno, melindungi tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pencabutan TAP MPRS memastikan nama Proklamator Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu bebas dari tuduhan terlibat dengan gerakan PKI.
Putra sulung Sukarno, Guntur Soekarnoputra, menegaskan presiden pertama Sukarno atau Bung Karno tidak pernah terlibat maupun mendukung pemberontakan yang disebut sejarah Indonesia sebagai Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia atau G30S PKI.
Pernyataan ini disampaikan Guntur saat mewakili keluarga untuk menerima surat pimpinan MPR RI tentang pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/1967. Ketetapan tersebut mencabut kekuasaan Presiden Sukarno dan menuduhnya melindungi tokoh PKI.
“Banyak fakta-fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa tuduhan Bung Karno telah melakukan pengkhianatan dengan mendukung pemberontakan G30S PKI telah terbantahkan. Sekali lagi, telah terbantahkan,” kata Guntur dalam pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Senin, 9 September 2024.
Guntur menyesalkan Bung Karno pernah harus menerima tuduhan dan menjalani hukuman tanpa proses peradilan apa pun. Tindakan tersebut, kata Guntur, bukan saja tidak berperikemanusiaan, tetapi di luar akal sehat.
“Namun demikian, kami sekeluarga telah bersepakat tidak akan mempersoalkan, apalagi menuntut ketidakadilan di muka hukum terhadap apa yang pernah dialami Bung Karno tersebut pada saat ini,” katanya.
Guntur dan keluarga meminta agar nama baik Bung Karno direhabilitasi atas tuduhan pengkhianat bangsa.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo–biasa disapa Bamsoet–memastikan telah mencabut TAP MPRS tentang G30S PKI itu.
“Sesuai dengan TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPR dan TAP MPRS sebelumnya. Dari rentang waktu 1960-2002 telah menyatakan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 sudah tidak berlaku lagi,” kata Bamsoet, dalam silaturahmi kebangsaan yang dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan sejumlah perwakilan keluarga.
“Dapat dipastikan Bung Karno adalah pahlawan nasional yang bersih dari cacat hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agats mengatakan, pencabutan TAP MPRS ini memiliki makna yang mendalam, bukan hanya dari segi hukum dan politik, tetapi juga sejarah bangsa Indonesia. Menurut dia, momentum ini bukan sekadar melepas beban sejarah, tetapi juga menjadi bukti keadilan.
“Saya mendukung sepenuhnya atas upaya pimpinan MPR RI untuk mengeluarkan surat resmi yang ditujukan kepada ahli waris Bung Karno serta pihak-pihak terkait yang menegaskan bahwa dasar hukum dari TAP MPRS tersebut tidak berlaku lagi,” katanya.
Selain menghapus tuduhan terhadap Bung Karno, pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII juga untuk penghargaan dan pemulihan martabat Sang Proklamator. Ia mengatakan, Pemerintah telah memberikan penghargaan konkret kepada Bung Karno, salah satunya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24/2016. Melalui beleid ini Presiden menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo menyatakan TAP MPRS No. XXXIII/1967 telah dicabut dan tidak berlaku lagi. TAP itu dicabut pada tahun 2003 lewat TAP MPR No. 1/2003. Aturan itu awalnya berisi pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden pertama RI Sukarno.
Di bagian menimbang atau konsideran disebutkan bahwa Sukarno mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan kelompok G30S pada 1965. Presiden Jokowi menilai peraturan dalam Tap MPRS sebelumnya tak perlu dilanjutkan kembali.
Jokowi juga berkata pemerintah telah menganugerahkan gelar pahlawan proklamator bagi Sukarno pada 1986. Pada 2012, pemerintah juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sukarno.
“Artinya, Insinyur Sukarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan,” kata Jokowi, pada 10 November 2022 lalu.*
