Prabowo perlu mengacu pada pakta integritas, loyalitas, dan kinerja ketika melakukan reshuffle. Bisa juga mengacu pada kebijakan yang kontra-produktif dari menteri yang bersangkutan.
Penulis: Faried Wijdan
Daftar Proyek Infrastruktur yang Batal, Imbas Penghematan Anggaran 2025
Ada efisiensi anggaran hingga Rp81,38 triliun di Kementerian PU, sehingga total anggaran Kementerian tahun 2025 ini hanya Rp29,57 triliun.
Pemeriksaan Kesehatan Gratis Ulang Tahun Dimulai, Melayani Apa Saja?
Semua orang Indonesia bisa memeriksakan kesehatan mereka gratis di puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS di seluruh Indonesia.
Anggaran Dipangkas Separuh Lebih, BMKG Khawatir Info Prakiraan Cuaca, Aktivitas Gempa, dan Tsunami Bisa Tak Akurat
Berkurangnya anggaran BMKG disebut bisa menyebabkan pemeliharaan alat-alat penting terganggu hingga 71 persen.
Luhut: Dari Rp500 Triliun Anggaran Bansos, Hanya Separuhnya yang Tepat Sasaran
Luhut mendorong pengoptimalan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.
Aplikasi Daring Kemenag untuk Pengajuan Akselerasi PPG Daljab Guru Madrasah dan PAI Eror Terus
Selama proses ini berlangsung, banyak guru yang menghadapi kendala dalam pengajuan. Salah satunya adalah status mereka tidak memenuhi syarat meskipun telah dinyatakan lulus pra-test.
IKN Diprediksi Mangkrak, Pakar Sarankan Jadi Tempat Bersantai Presiden Saja
Usul tersebut muncul menyusul pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2025 ini.
MUI Haramkan Orang Kaya Gunakan LPG 3 Kg dan Pertalite
Subsidi adalah amanah dari pemerintah untuk rakyat yang membutuhkan. Jika menggunakannya tanpa hak, maka dapat dianggap sebagai penyelewengan (khianat).
Munas Alim Ulama NU 2025 Haramkan Kepemilikan Laut Atas Nama Pribadi dan Korporasi
Meski laut tidak bisa dimiliki, tetapi wilayah perairan ini tetap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Anggaran IKN Tahun 2025 Diblokir Menteri Keuangan
Blokir akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.