Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga terdampak efisiensi anggaran yang digalakkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Kemungkinan bisa menyebabkan info prakiraan cuaca, aktivitas gempa bumi, dan tsunami menjadi tidak akurat.
Anggaran BMKG dipotong separuh lebih. Tadinya dapat jatah Rp2,826 triliun untuk tahun 2025 ini, tapi turun drastis menjadi sekitar Rp1,423 triliun setelah efisiensi diterapkan.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin menjelaskan, berkurangnya anggaran ini bisa menyebabkan pemeliharaan alat-alat penting terganggu hingga 71 persen.
Kondisi tersebut, kata Muslihhuddin, bisa berdampak pada terhambatnya proses pengamatan dan pendeteksian dinamika cuaca, perubahan iklim, bahkan aktivitas gempa bumi dan tsunami.
Muslih juga menyebut pemangkasan anggaran ini berdampak pada penyebaran informasi, di mana jangkauan penyebarluasan peringatan gempa dan tsunami diperkirakannya menurun hingga 70 persen.
“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen,” kata Muslih, Jumat 7 Februari 2025 akhir pekan lalu.
Selain mengganggu kegiatan operasional, pemotongan anggaran BMKG juga disebut Muslih berdampak pada upaya modernisasi sistem yang sangat diperlukan untuk keselamatan transportasi udara. Sementara akurasi informasi harus mencapai 100 persen untuk menjamin keselamatan penerbangan.
Artinya, kata Muslih, ketidakmampuan upgrade peralatan operasional bisa mengancam keamanan transportasi secara menyeluruh.
Layanan lain yang krusial, seperti dukungan untuk ketahanan pangan, energi, dan air juga terancam terganggu—misalnya peringatan dini terhadap bencana geo-hidrometeorologi.
Padahal, menurut Muslih, mitigasi ancaman bencana geo-hidrometeorologi di Indonesia menjadi hal mutlak dan tidak dapat diabaikan, karena menyangkut keselamatan masyarakat luas.
“Dengan memperhatikan faktor ketahanan negara dan keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi itu BMKG mengajukan permohonan dispensasi anggaran ini,” kata Muslihhuddin.
Permohonan dispensasi dinilai perlu, kata Muslih, agar program dan sistem peringatan dini yang selama ini dijalankan tidak mengalami penurunan kualitas yang signifikan.
Sebagaimana diketahui, apa yang terjadi di BMKG ini merupakan salah satu imbas dari kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden telah menginstruksikan pemotongan anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun untuk tahun 2025.
Kebijakan tersebut mengharuskan kementerian dan lembaga negara memotong anggaran operasional, dan mengalokasikan anggaran yang dihemat tersebut untuk program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan. ***
