Kedua: mekanisme banding yang tidak berfungsi. Ketika tim merasa diperlakukan tidak adil, tidak ada jalur formal yang bisa ditempuh. Juri adalah otoritas tunggal yang tidak bisa digugat. Di sebuah lomba tentang konstitusi, yang salah satu jiwanya adalah koreksi terhadap kekuasaan, ironi ini terlalu besar untuk diabaikan.
Ketiga: format yang mendahulukan performa atas substansi. Selama format adu cepat memungkinkan jawaban dinilai semata dari apa yang “terdengar jelas” oleh juri—tanpa verifikasi pasal, tanpa transkripsi, tanpa prosedur banding—maka lomba ini tidak sedang menguji pemahaman konstitusi. Ia menguji kemampuan menampilkan diri di depan otoritas.
Pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya “siapa yang salah nilai”. Pertanyaan yang lebih mendasar: apakah format cerdas cermat yang ada hari ini masih relevan sebagai metode internalisasi nilai kebangsaan di abad ke-21?
Momentum yang Tidak Boleh Berlalu Begitu Saja
Permintaan maaf MPR adalah langkah yang baik. Tetapi jika evaluasi hanya berhenti pada tata suara dan kinerja juri, maka insiden Kalbar akan menjadi berita viral satu minggu yang kemudian terlupakan.
Yang dibutuhkan lebih dari itu.
Lomba yang bermaksud menanamkan jiwa konstitusi harus sendirinya beroperasi secara konstitusional: transparan, dapat diverifikasi, punya mekanisme koreksi. Jika peserta lomba konstitusi tidak punya hak banding yang nyata, maka yang sedang diajarkan bukan nilai UUD 1945—melainkan kepatuhan pada otoritas yang tidak dapat digugat.
Dan jika kita serius ingin menyiapkan Gen Z menghadapi era disrupsi—era di mana informasi bisa dimanipulasi, klaim bisa dipalsukan, dan kebenaran harus diverifikasi—maka format lomba yang mengharuskan peserta tunduk pada keputusan juri tanpa rekaman, tanpa banding, tanpa verifikasi, adalah justru latihan untuk tidak kritis.
Insiden Kalbar bukan kegagalan satu anak. Ia adalah cermin dari sistem yang sudah lama perlu berkaca.
Cerdas cermat seharusnya menguji kecerdasan. Bukan sekadar kemampuan bersuara keras di depan meja juri.***
