Namun dalam praktiknya, format lomba adu cepat selama puluhan tahun membentuk satu logika dominan: yang menang adalah yang paling cepat menekan bel dan paling presisi dalam diksi. Bukan yang paling paham.
LCC Empat Pilar MPR mewarisi logika itu. Dan insiden Kalbar memperlihatkan rapuhnya warisan tersebut ketika dibenturkan dengan soal konstitusional yang menuntut pemahaman substansi—bukan sekadar hafalan redaksi.
Ketika Cita-cita Pendidikan Bertabrakan dengan Format Perlombaan
Insiden Kalbar bukan terjadi di ruang hampa. Ia terjadi di tengah perdebatan panjang tentang mutu pendidikan Indonesia yang masih kuat berorientasi hafalan.
Peneliti dari Universitas Gadjah Mada mencatat bahwa pembelajaran di Indonesia masih banyak berorientasi hafalan, membuat proses belajar monoton, dan memengaruhi kemampuan berpikir kritis serta pemahaman konsep siswa.
Data internasional mempertegas gambaran itu. Dalam asesmen creative thinking PISA 2022, hanya 31 persen siswa Indonesia mencapai tingkat kemahiran dasar—jauh di bawah rata-rata OECD yang mencapai 78 persen. Hanya 5 persen siswa Indonesia masuk kelompok berkinerja tinggi dalam berpikir kreatif, dibanding rata-rata OECD 27 persen.
Di sisi kebijakan, Kemendikbud sendiri sudah lama mendorong penilaian berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS)—kemampuan berpikir logis, reflektif, mengambil keputusan mandiri, memecahkan masalah, dan menerapkan pengetahuan pada situasi baru.
Artinya: standar pendidikan modern bergerak ke arah analisis dan pemecahan masalah. Tetapi lomba yang dimaksudkan untuk menginternalisasi konstitusi masih beroperasi dengan logika hafal-cepat-tunduk-juri.
Paradoks yang Diam-diam Menghantui
MPR memosisikan LCC Empat Pilar sebagai sarana menanamkan nilai kebangsaan kepada generasi muda. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut LCC sebagai cara efektif untuk menginternalisasi nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—khususnya bagi Gen Z yang menghadapi era disrupsi.
“LCC bukan sekadar lomba, diharapkan kegiatan ini menjadi cara yang efektif untuk menginternalisasi empat pilar MPR RI sehingga tantangan besar Gen Z menghadapi era disrupsi dapat terkoreksi.”
Pernyataan itu terdengar mulia. Tetapi pertanyaannya: internalisasi seperti apa yang sedang dibangun, jika format lombanya sendiri tidak mampu membedakan antara peserta yang paham substansi konstitusi dengan peserta yang hanya lebih lancar pengucapannya?
Nilai konstitusi bukanlah hafalan. Ia adalah cara memandang kekuasaan, keadilan, dan hak warga. Pasal 23F bukan sekadar kalimat yang harus dilafalkan dengan sempurna—ia adalah prinsip checks and balances, tentang mengapa lembaga pengawas keuangan negara tidak boleh dipilih oleh eksekutif sendiri.
Jika lomba yang dimaksudkan menginternalisasi konstitusi justru menghukum pemahaman yang benar karena soal artikulasi suara—maka ada yang salah bukan pada pesertanya, melainkan pada cara kita memandang apa itu “cerdas”.
Siapa yang Diuntungkan, Apa yang Perlu Diubah
Insiden Kalbar menunjukkan tiga kelemahan sekaligus.
Pertama: absennya sistem verifikasi. Tidak ada rekaman audio yang bisa diputar ulang. Protes menjadi tidak lebih dari kata melawan kata. Sebuah lomba nasional yang berjalan tanpa infrastruktur dasar objektivitas.
Kedua: mekanisme banding yang tidak berfungsi. Ketika tim merasa diperlakukan tidak adil, tidak ada jalur formal yang bisa ditempuh. Juri adalah otoritas tunggal yang tidak bisa digugat. Di sebuah lomba tentang konstitusi, yang salah satu jiwanya adalah koreksi terhadap kekuasaan, ironi ini terlalu besar untuk diabaikan.
Ketiga: format yang mendahulukan performa atas substansi. Selama format adu cepat memungkinkan jawaban dinilai semata dari apa yang “terdengar jelas” oleh juri—tanpa verifikasi pasal, tanpa transkripsi, tanpa prosedur banding—maka lomba ini tidak sedang menguji pemahaman konstitusi. Ia menguji kemampuan menampilkan diri di depan otoritas.
Pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya “siapa yang salah nilai”. Pertanyaan yang lebih mendasar: apakah format cerdas cermat yang ada hari ini masih relevan sebagai metode internalisasi nilai kebangsaan di abad ke-21?
Momentum yang Tidak Boleh Berlalu Begitu Saja
Permintaan maaf MPR adalah langkah yang baik. Tetapi jika evaluasi hanya berhenti pada tata suara dan kinerja juri, maka insiden Kalbar akan menjadi berita viral satu minggu yang kemudian terlupakan.
Yang dibutuhkan lebih dari itu.
Lomba yang bermaksud menanamkan jiwa konstitusi harus sendirinya beroperasi secara konstitusional: transparan, dapat diverifikasi, punya mekanisme koreksi. Jika peserta lomba konstitusi tidak punya hak banding yang nyata, maka yang sedang diajarkan bukan nilai UUD 1945—melainkan kepatuhan pada otoritas yang tidak dapat digugat.
Dan jika kita serius ingin menyiapkan Gen Z menghadapi era disrupsi—era di mana informasi bisa dimanipulasi, klaim bisa dipalsukan, dan kebenaran harus diverifikasi—maka format lomba yang mengharuskan peserta tunduk pada keputusan juri tanpa rekaman, tanpa banding, tanpa verifikasi, adalah justru latihan untuk tidak kritis.
Insiden Kalbar bukan kegagalan satu anak. Ia adalah cermin dari sistem yang sudah lama perlu berkaca.
Cerdas cermat seharusnya menguji kecerdasan. Bukan sekadar kemampuan bersuara keras di depan meja juri.***
