Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman akhirnya meminta maaf dan mengakui ada kelalaian dewan juri. “Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” ujarnya. Evaluasi dijanjikan menyentuh kinerja juri, sistem perlombaan, tata suara, dan mekanisme banding.
Permintaan maaf itu diterima. Tetapi hasilnya tidak berubah. SMAN 1 Sambas tetap berangkat ke nasional.
Format Lama di Arena yang Berbeda
Cerdas cermat bukan fenomena baru. Ia tumbuh bersama generasi yang besar di depan layar TVRI. Format Cepat Tepat—kuis antarsekolah SMP dan SMA—pernah menjadi tontonan keluarga. Satu pertanyaan, satu jawaban benar, satu juri yang menentukan.
KBBI mendefinisikan “cerdas cermat” sebagai “pertandingan adu ketajaman berpikir dan ketangkasan menjawab pertanyaan secara cepat dan tepat”. Bukan sekadar hafalan. Ada unsur ketajaman, ada unsur evaluasi.
Namun dalam praktiknya, format lomba adu cepat selama puluhan tahun membentuk satu logika dominan: yang menang adalah yang paling cepat menekan bel dan paling presisi dalam diksi. Bukan yang paling paham.
LCC Empat Pilar MPR mewarisi logika itu. Dan insiden Kalbar memperlihatkan rapuhnya warisan tersebut ketika dibenturkan dengan soal konstitusional yang menuntut pemahaman substansi—bukan sekadar hafalan redaksi.
Ketika Cita-cita Pendidikan Bertabrakan dengan Format Perlombaan
Insiden Kalbar bukan terjadi di ruang hampa. Ia terjadi di tengah perdebatan panjang tentang mutu pendidikan Indonesia yang masih kuat berorientasi hafalan.
Peneliti dari Universitas Gadjah Mada mencatat bahwa pembelajaran di Indonesia masih banyak berorientasi hafalan, membuat proses belajar monoton, dan memengaruhi kemampuan berpikir kritis serta pemahaman konsep siswa.
Data internasional mempertegas gambaran itu. Dalam asesmen creative thinking PISA 2022, hanya 31 persen siswa Indonesia mencapai tingkat kemahiran dasar—jauh di bawah rata-rata OECD yang mencapai 78 persen. Hanya 5 persen siswa Indonesia masuk kelompok berkinerja tinggi dalam berpikir kreatif, dibanding rata-rata OECD 27 persen.
