Calon Presiden (Capres) Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Memang boleh organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti PBNU dapat konsesi tambang?
Sabtu, 18 November 2023, Prabowo menggelar Diskusi Bersama Perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia ke Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di tengah pertemuan tersebut, Prabowo mengatakan soal adanya izin usaha pertambangan (IUP) bekas badan usaha swasta yang diberikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Pernyataan Prabowo tersebut menggegerkan jagat maya. Viral di media sosial. Awalnya, Prabowo menyinggung soal dana abadi pesantren yang menjadi program pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, program tersebut dicanangkan sebagai ‘pancingan’ atau stimulus dalam memajukan pesantren.
Selanjutnya Prabowo menyinggung ‘pancingan’ lain yang diberikan pemerintah kepada kalangan ormas. “Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang dari swasta-swasta dan sudah diberikan, pertama ke PBNU. Itu pancing-pancing yang akan dibagi,” ujar Prabowo, dikutip dari tayangan Kompas TV, Ahad (19/11/2023). Pernyataan itulah yang kemudian viral.
Akun @Netizen_NUjatim mempertanyakan pernyataan Prabowo tersebut. “Izin tabayun Pak @prabowo terkait izin tambang yang diberikan ke PBNU…,” cuit @Netizen_NUjatim melalui akun X—sebelumnya Twitter.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu juga ikut mengomentari akun tersebut. Dia mengaku heran dengan pernyataan Prabowo dan meminta capres nomor urut 2 itu memberikan penjelasan.
“Pak @prabowo yth, mohon penjelasan, bagaimana mekanismenya PBNU diberikan izin tambang? Karena sesuai aturan bahwa IUP [izin usaha pertambangan]-bukan SIUP-diberikan ke badan usaha, bukan ke ormas. Kalau memang ada yang diberikan ke ormas mohon disebutkan di daerah mana?” cuitnya lewat akun X @msaid_didu.
Sementara itu, menurut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, pembagian konsesi tambang ke PBNU sudah disampaikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Muktamar Lampung pada Desember 2021 lalu. Dan kata dia, konsesi tersebut langsung diproses, namun belum selesai.
“Kan sudah lama itu. Itu kan Presiden pidato waktu pembukaan Muktamar di Lampung tahun 2021. Dan langsung diproses. Sudah itu, cuma belum selesai prosesnya,” kataYahya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (21/11).
Gus Yahya menegaskan jika konsesi tambang tersebut tak ada hubungannya dengan Pilpres 2024. “Wong dulu belum ada apa-apa dikasih kok memang. Ini Presiden, waktu Muktamar itu, ‘saya siapkan konsesi untuk NU’, gitu. Dan langsung diproses, cuma sekarang belum selesai,” kata dia.
