Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) 2026 mencapai 83,28 persen. Meski dinilai sangat baik, sejumlah catatan kritis terkait fasilitas Armuzna dan efisiensi rekrutmen petugas masih memerlukan pembenahan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) pada penyelenggaraan haji 2026 M/1447 H mencapai angka 83,28 persen atau berkategori sangat baik. Capaian ini merupakan gabungan dari Indeks Kepuasan Layanan Haji Luar Negeri sebesar 82,71 persen dan Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri sebesar 83,85 persen dengan melibatkan 14.800 responden.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pengukuran tahun ini menggunakan metodologi baru yang disempurnakan dari Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) menjadi IKLHI. Jika dihitung menggunakan metodologi lama, tingkat kepuasan jemaah pada tahun ini mencapai 91,45 persen.
”IKLHI merupakan penyempurnaan dari IKJHI. Pengukuran tidak lagi hanya berorientasi pada output layanan di luar negeri, tetapi juga mencakup proses layanan serta layanan haji di dalam dan luar negeri,” ujar Amalia.
Ketua Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, menyambut baik hasil survei tersebut. Menurut dia, angka ini menunjukkan kerja keras Kementerian Haji dan Umrah dalam melakukan transformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang kolosal di tengah keterbatasan sumber daya manusia serta anggaran.
”Hasil survei ini harus menjadi cambuk untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang yang akan menghadapi berbagai tantangan yang makin kompleks,” kata Mustolih dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/8/2026).
Ihwal data survei, BPS juga merinci bahwa layanan di bandara luar negeri memperoleh nilai kepuasan tertinggi sebesar 84,76 persen, sementara pada lingkup domestik terdapat 10 embarkasi yang mencatat tingkat kepuasan di atas rata-rata nasional.
Catatan Evaluasi Layanan Haji
Meski mencatatkan tren positif, Mustolih menyoroti sejumlah aspek yang mengalami penurunan kualitas dan memerlukan perhatian khusus, terutama di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Ia mencatat adanya persoalan klasik seperti kepadatan tenda jemaah, AC yang tidak berfungsi optimal, hingga kendala distribusi konsumsi.
