Sepekan lebih ESDM bersikukuh batu bara aman. Tapi data sendiri membongkarnya: kontrak baru 134 dari 154 juta ton kebutuhan PLN—dan akar masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar kurang stok.
Jutaan rumah di Jabodetabek dan Jawa gelap gulita sejak pertengahan Juni 2026. Pabrik berhenti produksi, kulkas mati, anak-anak belajar pakai senter.
Tapi yang lebih layak ditelusuri bukan cuma listriknya yang padam. Narasi resmi soal penyebabnya juga ikut berubah-ubah—dan itu jauh lebih mengkhawatirkan.
“Tidak Ada Batu Bara Menipis”
Kamis, 11 Juni 2026. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia tegas membantah isu kelangkaan batu bara di balik byarpet Jabodetabek. “Tidak ada batu bara menipis,” katanya, menyebut pemadaman murni gangguan teknis pembangkit.
Hari yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambah amunisi bantahan. Penugasan produksi batu bara, katanya, sudah mencapai 170 juta ton—jauh di atas kebutuhan.
Sehari kemudian, Sekjen ESDM Ahmad Erani Yustika ikut menebalkan bantahan, membandingkannya dengan krisis batu bara 2022 yang katanya tidak terulang sekarang.
Pola ini akrab: pejabat tampil kompak, kalimat seragam, nada meyakinkan. Publik diminta percaya angka di atas kertas, bukan gelap di rumah mereka sendiri.
Lalu, Pelan-Pelan, Bahasa Itu Berubah
Seminggu kemudian giliran fakta yang bicara. Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR pada 15 Juni, Bahlil mengungkap angka berbeda dari nada bantahannya sendiri: dari kebutuhan 154 juta ton batu bara PLN, baru 134 juta ton yang terikat kontrak resmi.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengonfirmasi hal sama dua hari berselang. Selisih 20 juta ton itu disebut “sedang diusahakan.”
Pada 19 Juni, Bahlil melangkah lebih jauh: ada kekurangan 18 sampai 20 juta ton batu bara kalori menengah 5.200 dari kebutuhan tahunan.
Pengakuan paling telak datang dari arah lain. Mantan Dirut PLN Dahlan Iskan membongkar cerita kolega-koleganya: ada pembangkit yang stok batu baranya tinggal 10 sampai 12 hari, sementara pengiriman baru butuh waktu hingga 15 hari.
