Awal tahun ini, Kementerian ESDM memangkas kuota produksi batu bara nasional dari realisasi 790 juta ton pada 2025 menjadi sekitar 600 juta ton untuk 2026. Asosiasi tambang APBI-ICMA menyebut pemangkasan di sejumlah perusahaan mencapai 40 sampai 70 persen.
Tujuannya, menjaga harga batu bara dunia tetap tinggi—mengingat Indonesia pemasok besar pasar global. APBI-ICMA sendiri sudah mewanti-wanti risiko gagal bayar kredit perbankan dan ancaman pemutusan hubungan kerja massal di sektor tambang.
Tapi kebijakan menjaga harga tinggi itu berbenturan langsung dengan kewajiban DMO yang dipatok rendah dan kaku. Semakin tinggi harga dunia karena produksi sengaja ditekan, semakin besar pula godaan penambang mengabaikan kewajiban domestik.
Pemerintah, dengan kata lain, sedang menembak kaki sendiri: kebijakan demi pendapatan negara bukan pajak dari batu bara justru mempersempit ruang gerak suplai untuk listrik rakyat sendiri.
April Bilang Aman, Juni Byarpet
Ada satu kejanggalan lagi yang layak dipertanyakan langsung: proyeksi PLN sendiri.
Pada 13 April 2026, Darmawan Prasodjo memastikan ke Komisi XII DPR bahwa stok batu bara nasional aman di angka 15,9 Hari Operasi Pembangkit—meski wilayah Jawa-Madura-Bali tercatat paling rendah, 10,31 hari.
Padahal sejak bulan yang sama, asosiasi produsen listrik swasta APLSI sudah mengeluhkan sebagian PLTU dengan stok di bawah 10 hari operasi, jauh dari ideal 25 hari. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa bahkan sudah menengarai keterlambatan pengesahan RKAB sebagai biang keladinya—dua bulan sebelum byarpet pecah ke publik.
Kurang dari sepuluh pekan setelah klaim “aman” itu, byarpet massal melanda Jawa. Pertanyaannya: apakah proyeksi April memang keliru membaca data, atau pejabat memilih menahan kekhawatiran yang sudah diketahui sejak awal?
Bukan Cuma Satu Sebab
Penting digarisbawahi: mereduksi seluruh krisis jadi semata “PLN kehabisan batu bara” juga menyesatkan.
Darmawan sendiri menyebut byarpet di Jawa turut dipicu gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik Independent Power Producer yang terpaksa keluar dari sistem kelistrikan.
