Klaim Cak Imin bahwa Makan Bergizi Gratis atasi kemiskinan ekstrem patut dikaji. Data dan pakar ungkap faktor lain lebih penentu.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, melontarkan klaim yang cukup menyita perhatian publik.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat efektif, bahkan menjadi faktor paling berdampak dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.
“Ya, yang paling berdampak tentu program makan bergizi gratis, kemudian kedaulatan pangan,” ujar Cak Imin kepada wartawan, usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Senin (27/04/2026).
Ketua Umum PKB tersebut juga meyakini bahwa kebijakan efisiensi anggaran di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo membuat belanja negara lebih fokus.
“Politik anggaran kita dengan efisiensi akan menemukan pola skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat. Sehingga tidak lagi ada pemborosan,” tegasnya.
Sekilas, klaim ini terdengar menjanjikan. Namun, jika kita membedah data dan garis waktu kebijakan secara lebih teliti, benarkah sepiring makan siang gratis menjadi pahlawan utama pengentasan kemiskinan ekstrem?
Ketidaksesuaian Garis Waktu Kebijakan
Mari kita telusuri rentang waktu yang Cak Imin sebutkan, yakni Maret 2024 hingga September 2025. Pemerintah baru mulai menggulirkan program MBG secara efektif pada awal tahun 2025. Artinya, selama rentang Maret hingga Desember 2024, MBG belum berjalan secara masif.
Penurunan angka kemiskinan pada periode tersebut justru terjadi berkat program warisan sebelumnya. Berbagai analisis ekonomi menunjukkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan pengendalian inflasi pangan memegang peran krusial.
Mengklaim MBG sebagai aktor tunggal atau yang paling berdampak sama saja dengan mengabaikan intervensi kebijakan yang sudah mengakar jauh sebelum program tersebut mulai.
BLT dan Stabilitas Harga Lebih Mendominasi
Kemiskinan ekstrem mengacu pada kemampuan pengeluaran harian penduduk berdasarkan standar paritas daya beli. Program MBG memang membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga karena orang tua tidak perlu lagi memberi uang saku atau bekal makan anak. Namun, dampak ini bersifat tidak langsung.
Sebaliknya, data historis Badan Pusat Statistik (BPS) selalu membuktikan bahwa injeksi dana tunai langsung memberikan dampak instan pada daya beli kelompok miskin ekstrem.
Ketika masyarakat menerima uang tunai, pengeluaran harian mereka langsung melonjak melewati garis kemiskinan ekstrem. Selain itu, inflasi beras yang berhasil pemerintah tekan memberikan kontribusi jauh lebih besar dalam menjaga daya beli kelompok rentan dibandingkan program MBG.
Ancaman Ruang Fiskal: Peringatan Ekonom dan Lembaga Internasional
Dalam pernyataannya, Cak Imin menyinggung bahwa efisiensi anggaran membuat program lebih tepat sasaran. Kendati demikian, banyak pihak menilai anggaran raksasa untuk MBG justru menyedot ruang fiskal yang seharusnya bisa negara gunakan untuk menciptakan lapangan kerja padat karya.
Berdasarkan kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, mengingatkan bahwa pengalokasian dana besar untuk MBG memicu trade-off yang merugikan. Ia menyoroti potensi hilangnya hingga 723 ribu kesempatan kerja di sektor pendidikan akibat efisiensi anggaran yang dipaksakan.
Senada dengan Huda, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, dalam wawancara dengan Metro TV, memperingatkan bahwa program ini sangat membebani APBN. Menurut Bhima, jika program MBG terus berjalan hingga mencapai target 100% pada tahun 2029, defisit APBN bisa melonjak hingga 3,34 persen dari PDB.
Sempitnya ruang fiskal ini memaksa negara mengerem alokasi belanja produktif lainnya, termasuk program padat karya yang mendesak.
Padahal, bagi kelompok miskin ekstrem, ketiadaan pekerjaan tetap adalah akar masalah utama. Menyediakan lapangan pekerjaan padat karya bagi kepala keluarga secara ekonomi jauh lebih efektif mengeluarkan mereka dari jurang kemiskinan, ketimbang sekadar membagikan makanan kepada anak-anak di sekolah.
Tak hanya ekonom dalam negeri, lembaga pemeringkat kredit internasional, Fitch Ratings, turut membunyikan alarm kewaspadaan. Fitch menyoroti potensi peningkatan risiko ruang fiskal Indonesia akibat beban pembiayaan program MBG yang sangat masif, yang berisiko mengganggu stabilitas ekonomi makro.
Analisis mendalam terkait peringatan lembaga ini juga telah ditayangkan oleh media ekonomi Kontan melalui kanal YouTube resmi mereka dalam video bertajuk Fitch Sorot Program Makan Bergizi Gratis, Risiko Fiskal RI Meningkat?.
Sempitnya ruang fiskal ini memaksa negara mengerem alokasi belanja produktif lainnya, termasuk program padat karya yang mendesak. Padahal, bagi kelompok miskin ekstrem, ketiadaan pekerjaan tetap adalah akar masalah utama.
Menyediakan lapangan pekerjaan padat karya bagi kepala keluarga secara ekonomi jauh lebih efektif mengeluarkan mereka dari jurang kemiskinan, ketimbang sekadar membagikan makanan kepada anak-anak di sekolah.
Program MBG tentu membawa dampak positif jangka panjang, terutama untuk perbaikan gizi dan pencegahan stunting. Namun, secara statistik dan realitas ekonomi, menyandarkan kesuksesan penurunan kemiskinan ekstrem secara instan pada program ini adalah sebuah bias korelasi.
Pemerintah harus tetap objektif membaca data. Keberhasilan menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0,78 persen murni merupakan buah dari kombinasi penyaluran BLT, pengendalian inflasi pangan, dan subsidi pupuk.
Mengorbankan ruang fiskal demi program populis—tanpa menciptakan lapangan kerja nyata—justru berisiko memperparah kerentanan ekonomi dan menambah tumpukan utang negara di masa depan.***
