WFH Satu Hari Sepekan Kemungkinan Hari Jumat, Berbagai Daerah Sudah Tetapkan Jadwal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. - Samudrafakta/Anwar Haris
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan kerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) akan difokuskan pada hari Jumat.

Pemilihan hari tersebut didasarkan pada pertimbangan meminimalkan dampak terhadap produktivitas nasional.

“Kalau diliburkan, kan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas. Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3).

Pernyataan itu menjadi klarifikasi pertama dari jajaran kabinet mengenai hari spesifik pelaksanaan WFH—menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto soal ini dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 13 Maret lalu.

Bacaan Lainnya
Target Efisiensi APBN di Tengah Lonjakan Harga Minyak

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melampaui batas aman 3 persen, di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah yang berkepanjangan.

“Kita harus mengambil langkah proaktif untuk menghemat konsumsi BBM. Kita tidak bisa hanya berasumsi bahwa kita aman tanpa melakukan upaya untuk mengurangi penggunaan kita,” kata Presiden Prabowo dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu.

Pemerintah menargetkan kebijakan ini mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen. Angka itu didasarkan pada perhitungan bahwa rata-rata pekerja urban menempuh jarak pulang-pergi kantor yang cukup signifikan.

Pakar ketahanan energi Universitas Indonesia, Ali Ahmudi Achyak, menilai target tersebut realistis untuk jangka pendek. Pengurangan perjalanan rutin akan mengurangi konsumsi BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar yang selama ini menjadi beban subsidi pemerintah.

“Mayoritas subsidi BBM diberikan untuk pertalite dan solar. Pengurangan volume perjalanan reguler akan mengurangi penggunaan BBM bersubsidi secara signifikan,” jelasnya.

Sektor Esensial Tetap Beroperasi Penuh

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan kebijakan WFH tidak akan mengganggu layanan publik yang bersifat esensial.

Pos terkait