Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) berkala bagi aparatur sipil negara setiap hari Rabu, sebagai langkah konkret penghematan energi sekaligus menjaga produktivitas pelayanan publik.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan kebijakan ini mulai berlaku pekan depan. Pemilihan hari Rabu didasarkan pada perhitungan teknis untuk memutus potensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang berlebih jika WFH dilakukan berdekatan dengan akhir pekan.
“Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat kita bekerja secara optimal (di kantor),” ujar Khofifah, Kamis (26/3).
Bukan Libur, Tetap Tuntut Produktivitas
Khofifah menekankan bahwa WFH bukan tambahan libur atau cuti, melainkan mekanisme kerja fleksibel yang tetap menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, dan produktivitas tinggi dari seluruh ASN.
Ia menyampaikan bahwa WFH di rumah dinilai lebih tepat dibanding work from anywhere (WFA). Ketika ASN melaksanakan tugas di rumah, seluruh anggota keluarga dapat memantau dan memberi dukungan.
“WFH di rumah seluruh anggota keluarga bisa melakukan monitoring bahwa suami/istri hingga anggota keluarga lain bisa turut mensuport sedang bekerja dan melaksanakan pekerjaan dari rumah,” terangnya.
Rabu Dipilih, Jumat Dihindari
Hari Rabu dipilih sebagai waktu pelaksanaan WFH karena jika dilakukan pada hari Jumat, terdapat kecenderungan libur panjang atau long weekend yang justru berpotensi meningkatkan konsumsi BBM.
“Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat ada kecenderungan pulang kampung, rekreasi, dan kegiatan lain yang menghabiskan BBM lebih banyak karena berdekatan dengan long weekend,” tandasnya.
Perhitungan Teknis: Rata-Rata 28 Kilometer per Hari
Kebijakan ini diambil setelah melalui perhitungan teknis yang menunjukkan setiap pegawai rata-rata menempuh jarak 14 kilometer menuju kantor, atau total 28 kilometer pulang-pergi setiap hari. Dari angka tersebut, dapat diketahui penggunaan BBM rata-rata harian setiap pegawai.
Khofifah menyatakan sistem WFH ini dilaksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dari pemerintah pusat, sekaligus untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik.***
