Konflik Iran-Israel-AS dinilai mengancam pasokan energi global. Pakar ITS Arman Hakim Nasution soroti ketergantungan impor Indonesia yang masih tinggi dan usulkan kolaborasi pengolahan sumber daya domestik.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah terus membayangi ketahanan energi nasional. Pakar strategi bisnis Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Arman Hakim Nasution, memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat bisa memicu krisis via jalur distribusi vital dunia.
“Hal inilah yang menjadi kekhawatiran seluruh dunia karena berpotensi memicu lonjakan harga pasokan bahan bakar minyak,” ujar Arman, dikutip Senin (27/4/2026) .
Selat Hormuz yang jadi perlintasan utama perdagangan minyak global berada dalam risiko gangguan . Dampaknya dinilai tak hanya menyentuh sektor energi, tetapi juga merambat ke bahan baku industri seperti plastik dan pupuk.
“Prinsip ekonomi itu saling terhubung, ketika sektor energi terganggu maka sektor lainnya juga pasti akan terdampak,” bebernya
Jerat Ketergantungan Impor
Kondisi Indonesia cukup mengkhawatirkan. Sebanyak 49,5 persen kebutuhan BBM dan 80 hingga 84 persen LPG nasional masih bertumpu pada pasokan luar negeri . Jumlah ini menandakan produksi domestik belum sebanding dengan tingkat konsumsi.
Arman menyebut ketergantungan itu jadi pemicu masalah berantai yang mengancam stabilitas ekonomi. Gejolak di bidang energi, menurutnya, bisa memicu tekanan sosial jika masyarakat kian terdesak kebutuhan pokok.
Pria peraih gelar doktoral dari Universitas Gadjah Mada itu menyoroti lemahnya kapasitas pengolahan dalam negeri . “Sumber daya alam kita sebenarnya melimpah untuk diolah sebagai pasokan energi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal,” terangnya.
Panas Bumi dan Potensi Daerah
Arman mendesak agar Indonesia segera memaksimalkan potensi sebagai produsen geotermal terbesar kedua dunia . Ia mencontohkan, daerah bersuhu tinggi bisa mendayagunakan panel surya, sementara wilayah peternakan bisa mengolah limbah menjadi biogas.
Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik ITS ini menekankan kolaborasi tiga pihak jadi kunci. “Masyarakat perlu berhemat dalam penggunaan energi, industri perlu menggalakkan inovasi, sementara pemerintah harus aktif mengkaji kebijakan,” tutupnya.***
