Penjajahan memang pergi, tapi bentuk barunya masih tinggal — bukan di tanah, melainkan di cara kita berpikir.
Penjajahan adalah kekuasaan yang kasatmata: datang dengan meriam, mendirikan benteng, dan menaklukkan manusia. Di bawah sistem tanam paksa dan kerja rodi, rakyat Nusantara dijadikan buruh di tanah sendiri. Belanda memperlakukan Hindia sebagai ladang kekayaan — bukan tanah air kedua, tapi tanah rampasan. Di sinilah letak bedanya dengan koloni: wilayah jajahan bukan untuk dibangun, tapi diperas.
Penjajahan pikiran datang lebih halus: menaklukkan kesadaran, bukan tubuh. Ia menanam nilai, hukum, dan cara berpikir yang membuat kekuasaan penjajah terasa wajar. Sistem kasta sosial — Eropa di puncak, Timur Asing di tengah, dan pribumi di dasar — dilegalkan lewat Regeringsreglement 1854 dan Indische Staatsregeling 1925. Hukum penjajahan membuat kesaksian seorang inlander tak sebanding dengan orang Eropa, bahkan dalam hal nyawa.
Ketika proklamasi 1945 berkumandang, penjajahan fisik memang berakhir, tapi penjajahan pikiran belum mati. Ia berganti rupa menjadi penjajahan ideologis — lewat utang, kurikulum, dan budaya pop.
Di bidang ekonomi, negara berkembang dijadikan pasar; di pendidikan, sejarah bangsa lain dijadikan pusat ilmu; dan di media, algoritma global membentuk kesadaran publik. Kita dikendalikan bukan oleh tentara, tapi oleh sistem digital yang bekerja dalam diam.
Kini, Indonesia memang merdeka secara politik, tapi belum sepenuhnya berdaulat dalam kesadaran. Hukum, ekonomi, bahkan pola pikir birokratis masih berakar dari warisan penjajahan. Seperti kata Bung Karno, “Revolusi belum selesai selama imperialisme dan feodalisme masih bercokol di otak rakyat Indonesia.”
Maka, tugas kita hari ini bukan lagi sekadar melawan penjajahan, tapi membebaskan pikiran dari penjajahan yang tak terlihat — karena itulah bentuk perlawanan yang paling sejati.
Selengkapnya baca di sini.
