Lora Dimyathi ingatkan marwah NU terancam bila kasus haji ditutup-tutupi.
___________
Cicit ulama karismatik Syekhona Kholil sekaligus Sekretaris PCNU Bangkalan, Lora Dimyathi Muhammad, menyuarakan keprihatinan mendalam atas dugaan korupsi kuota haji 2023–2024. Ia menegaskan, kasus yang kini ditangani KPK itu berpotensi meruntuhkan marwah Nahdlatul Ulama bila tidak diungkap secara tuntas.
“Saya prihatin. Indikasi penyelewengan haji yang semula ditangani Pansus DPR RI, tapi tak pernah dijawab Menag, akhirnya harus ditangani KPK. Padahal saat itu sempat memicu ketegangan terbuka yang melibatkan PBNU,” ujar Dimyathi, Rabu 13 Agustus 2025.
Menurutnya, munculnya kasus ini membuat banyak warga Nahdliyyin kecewa. Fakta-fakta penyidikan harus dibuka terang-benderang, agar menjadi pembelajaran untuk penyelenggaraan haji berikutnya. “Publik harus tahu. Jangan ditutup-tutupi,” tegasnya.
PBNU Diingatkan Jaga Amanah
Dimyathi juga mengajak struktur NU, terutama PBNU, untuk berbenah diri. Ia menekankan, amanah organisasi maupun tugas dari negara tidak boleh dipaksakan bila tidak mampu dijalankan dengan baik.
“Kalau tidak mampu, jangan memaksa diri. Serahkan pada yang lebih mampu. Dan bagi yang memaksakan diri tapi justru melanggar hingga mencoreng nama baik perkumpulan, harus ada tindakan tegas,” katanya.
Lebih jauh, ia menegaskan siapa pun yang terbukti terlibat—termasuk oknum PBNU—wajib mengundurkan diri. “Ini menyangkut hajat hidup beragama. Kalau terlibat, harus mundur sebagai tanggung jawab moral kepada Nahdliyyin dan Muassis NU,” pungkasnya.
KPK Pasang Cekal, Nama Eks Menag Ikut Terseret
Sejauh ini, KPK telah melarang bepergian ke luar negeri terhadap eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Satgas Nasional GKMNU, serta Ishfah Abidal Aziz yang juga pengurus PBNU. Ketiganya diduga terkait dalam pengelolaan kuota haji maupun tata kelola layanan ibadah, termasuk katering.
Gus Yahya Pernah Ingatkan
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya sudah mengingatkan agar pengelolaan biaya dan penyelenggaraan haji bersih dari praktik korupsi.
“Jangan sampai ada korupsi dengan delik apa pun, dalih apa pun,” tegas Gus Yahya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Februari 2023.
Ia menambahkan, naiknya biaya haji bisa membuat sebagian umat Islam yang tadinya mampu justru menjadi tidak mampu. “Haji hanya wajib bagi yang mampu. Kalau biaya naik dan orang jadi tidak mampu, kewajiban itu gugur dengan sendirinya,” jelasnya.
Menurut Gus Yahya, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola dana haji, sebab uang itu juga bersumber dari calon jemaah yang masih menunggu antrean.***
