Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan bahwa tarif 32% dari AS ke Indonesia tidak terkait keanggotaan negara ini dalam BRICS. Dan proses negosiasi yang dipimpin Menko Ekonomi Airlangga Hartarto masih berlangsung di Washington.
__________
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis anggapan bahwa tarif impor sebesar 32 persen yang dikenakan Amerika Serikat kepada Indonesia berkaitan dengan keikutsertaan RI dalam kelompok ekonomi BRICS.
“Menurut kami, tidak ada hubungannya dengan BRICS. Tarif itu tidak hanya berlaku untuk Indonesia, tapi juga 21 negara lainnya,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 11 Juli 2025.
Tarif impor tersebut diberlakukan Presiden AS Donald Trump sejak April lalu, sebagai bagian dari kebijakan “tarif resiprokal” terhadap negara-negara yang dianggap memiliki neraca dagang tidak seimbang dengan AS. Meski proses negosiasi telah berlangsung, Trump memutuskan tetap memberlakukan tarif tersebut kepada Indonesia.
Saat ini, tim negosiasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sedang berada di Washington, DC untuk melanjutkan pembicaraan intensif dengan pemerintah AS. Airlangga bertolak ke Washington dari Rio de Janeiro, Brazil, usai mendampingi Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS.
“Kita berharap upaya tim negosiasi di AS membuahkan hasil yang baik bagi kedua negara,” ujar Prasetyo.
Di sisi lain, Trump mengeluarkan peringatan keras. Ia menyatakan jika Indonesia membalas tarif tersebut dengan menaikkan tarif impor terhadap produk AS, maka pemerintahannya akan menanggapi dengan menambah tarif baru di luar angka 32 persen yang telah ditetapkan.
“Kami akan mengenakan tarif tambahan yang nilainya setara dengan balasan itu, ditambah 32 persen,” kata Trump, dalam pernyataan resminya.
Kebijakan ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada sejumlah sektor ekspor utama Indonesia, terutama produk tekstil, alas kaki, dan elektronik. Namun, pemerintah menegaskan komitmen untuk menyelesaikan masalah ini lewat jalur diplomasi ekonomi.***
