Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015-2026.
“Menolak permohonan Praperadilan untuk seluruhnya,” kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun, di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 26 November 2024.
Dengan demikian, status tersangka Tom dianggap sah dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) harus menyelesaikan penyidikan yang sedang berjalan.
Tumpanuli Marbun menganggap proses penegakan hukum yang dilakukan Jampidsus Kejagung telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum acara pidana.
Menurut penilaian Tumpanuli Marbun, keberatan yang disampaikan pihak Tom Lembong dalam permohonan tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara, sehingga memerlukan pembuktian di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).
Kuasa Hukum Sempat Optimistis Menang
Sebelum putusan dibacakan, kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengaku optimistis 90 persen akan memenangkan sidang praperadilan.
“Kalau boleh diizinkan membuat presentase, paling tidak 90 persen kami yakin dan 10 persen di luar kemampuan kita,” tegas Ari dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, pada Senin, 25 November 2024.
Menurut Ari, angka tersebut didapat berdasarkan pengalaman dan penilaian secara kumulatif, seperti ahli hingga bukti yang dihadirkan oleh pihak jaksa dan penyidik, yang dia nilai meringankan kliennya.
“Di situlah kita bisa menyimpulkan proses persidangan selama ini,” tegasnya.
Namun, faktanya, permohonan praperadilan Tom Lembong ditolak oleh PN Jaksel.
Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.
Kejagung menduga Tom Lembong memberikan izin kepada perusahaan swasta, PT AP, untuk mengimpor gula kristal mentah pada 2015. Dia dituding memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP.
Padahal, menurut Kejagung, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada Mei 2015, Indonesia mengalami surplus gula dan tidak membutuhkan impor.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, mengatakan, berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527/2004, pemerintah hanya boleh mengimpor gula kristal putih yang siap dijual ke masyarakat, bukan gula kristal mentah.
Tom Lembong juga diduga mengizinkan PT AP untuk melakukan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih.
Kejagung juga menyebut bahwa impor gula itu tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. Akibat perbuatan Tom beserta satu tersangka lain, yakni CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Kejagung mengklaim bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp400 miliar.
Kejagung menjerat Tom Lembong dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.***
