Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hastro Kristiyanto mengatakan jika Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Jokowi melakukan itu, menurut Hasto, lantaran merasa khawatir dengan kemunculan Anies.
“Saya masih ingat Anies Baswedan, ketika Anies Baswedan dikriminalisasi, Pak Jokowi berbicara dengan saya, seperti apa, beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan,” kata Hasto, dikutip dari Podcast “Akbar Faizal Uncensored”, yang diunggah pada Jumat, 22 November 2024.
Menurut Hasto, kasus dugaan korupsi Formula E yang bisa menyeret Anies Baswedan merupakan salah satu upaya kriminalisasi yang dilakukan Jokowi. Kata dia, Jokowi lah yang memerintahkan agar kasus itu diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi. Dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung,” jelasnya.
Hasto juga menilai jika saat ini aparat penegak hukum berada di bawah kendali kekuasaan. Dia menyinggung kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Golkar.
“Karena memang seluruh aparat penegak hukum di bawah kendali kekuasaan. Kita ingat kasus, mohon maaf saya sebut, Ketum Golkar Pak Airlangga Hartarto. Itu, kan, juga menggunakan pressure Kejaksaan,” tutur Hasto.
Hasto juga menyebut jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dijadikan alat untuk mencapai kepentingan politik. Dia mengatakan bahwa beberapa kader PDIP yang mendapatkan tekanan.
“KPK juga digunakan sebagai pressure terhadap kepentingan-kepentingan politik, kan, cukup banyak. Tiba-tiba di Banten, suami Airin, meskipun kita juga tau terhadap background kekuasaan, tapi tiba-tiba muncul suatu persoalan. Kader-kader PDIP begitu banyak tekanan,” ujar dia.
Hasto juga menyinggung soal ‘partai cokelat’ yang sangat kuat di berbagai daerah. ‘Partai cokelat’ ini, kata Hasto, memiliki agenda politik terhadap aliansi kekuasan Jokowi.
“Di Sulawesi Utara itu ‘partai cokelat’ bermain, sama dengan di Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara. Partai cokelat itu super powerful, karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi,” pungkas Hasto.
