Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengaku, kementeriannya mendapat arahan dari Presiden Prabowo untuk mengadakan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, terutama Papua. Wacana ini ditolak berbagai elemen di Papua. Kenapa?
__________
Alasan perpindahan massif penduduk dari pulau padat ke Papua ini adalah, “Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraannya, dalam konteks persatuan nasionalnya, dalam konteks lebih besar,” kata Iftitah, dalam upacara serah terima jabatan Menteri Transmigrasi, Senin (21/10/2024) pekan lalu, dikutip dari Antaranews.
Menurut Iftitah, sebagai kementerian baru hasil pemekaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dia menyadari bahwa banyak tantangan yang dihadapi Kementerian yang dia pimpin ke depannya. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan amanah tugas, tidak hanya di lingkup internal, tetapi juga antar kementerian.
“Mari kita bekerja bersama-sama, bersinergi, dan berkolaborasi tidak hanya dalam Kementerian Transmigrasi, begitu juga dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kementerian lainnya,” ujar Iftitah.
Gelombang Penolakan
Wacana yang dilontarkan Menteri Transmigrasi ini mendapat penolakan dari banyak pihak.
Dewan Gereja Papua (DGP) menyatakan menolak rencana pemerintahan Presiden Prabowo menghidupkan program transmigrasi ke wilayan paling timur Indonesia itu. Menurut DGD, kehadiran warga trans bisa menjadi ancaman bagi orang asli Papua.
Pdt. Dorman Wandikbo, anggota DGP, mengaku telah mengirim surat kepada kementerian terkait rencana transmigrasi dari pulau Jawa dan sekitarnya ke Tanah Papua.
“Kami sudah menulis surat tertulis kepada menteri terkait, karena Dewan Gereja Papua sangat kecewa dengan satu program itu. Memang ini bukan program baru, sebab pernah juga dulu diterapkan. Hari ini orang Papua membutuhkan pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan dan lain-lain. Orang Papua tidak pernah minta transmigrasi. Ini kalau diterapkan, mereka akan kuasai dan pemilik tanah semakin tersingkir,” ujar Dorman , dikutip dari Suara Papua, Senin (28/10/2024).
