Jakarta — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI menyebut jika Ketua Pansus, Nusron Wahid, beberapa kali terlibat perdebatan dengan anggotanya terkait pemilihan kata atau kalimat yang bakal dicantumkan dalam rekomendasi. Sementara itu, ada sumber yang menyebut Nusron beberapa kali bertemu Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas selama proses Pansus berjalan.
Menurut agenda, Pansus akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dalam rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 pada hari ini, Senin, 30 September 2024.
Marwan Ja’far, anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi PKB membocorkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi Pansus Angket Haji:
Pertama, kata Marwan, Kementerian Agama diduga melanggar Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pasal itu menyebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia.
Panitia kerja Komisi VIII dan Menag awalnya sudah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 pada 27 November 2023. Mereka menyepakati kuota haji Indonesia sebanyak 241.000 jemaah, dengan rincian haji reguler sebanyak 221.720 orang dan jemaah haji khusus sebanyak 19.280 orang. Kuota ini termasuk kuota tambahan hasil lobi pemerintah RI terhadap Arab Saudi, yang memberikan tambahan 20 ribu jemaah.
Karena itu, kata Marwan, 20 ribu kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi itu seharusnya masuk jumlah haji Indonesia secara keseluruhan, dan hanya 8 persen dari jumlah itu.
“Namun, Kemenag membaginya 50 persen dari 20 ribu kuota tambahan itu untuk haji khusus,” kata Marwan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Ahad, 29 September 2024.
Kedua, Marwan melanjutkan, Pansus Haji menemukan haji reguler bisa berangkat tanpa perlu mengantre atau berangkat nol tahun. Pansus menemukan ada 3.503 jemaah yang berangkat nol tahun. Diketahui, waktu tunggu haji reguler biasanya rata-rata 15 hingga lebih dari 20 tahun.
“Mereka berangkat ada 3.503 jemaah yang nol tahun, tanpa proses pengantrean,” kata Marwan.
