Jakarta—Selama dua periode pemerintahannya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi rupanya dua kali berturut-turut tidak hadir dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sikap ini, menurut para analis, bisa menimbulkan dampak negatif terhadap upaya diplomasi Indonesia.
Jokowi belum pernah datang ke perhelatan tahunan PBB di New York, Amerika Serikat (AS) itu, sejak menjabat sebagai Presiden RI pada 2014. Untuk sidang tahun ini, Jokowi kembali mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai pemimpin delegasi Indonesia.
Dan Jokowi, menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Roy Soemirat, juga mengingatkan Menlu agar membawa semangat Dasasila Bandung, untuk mewujudkan solidaritas global.
“Bu Menlu diinstruksikan hadir,” ujar Roy, dikutip dari BenarNews, Jumat (27/9/2024). Retno, menurut Roy, juga akan menghadiri sesi debat umum pada Sabtu (28/9/2024).
Dalam sidang-sidang sebelumnya, Jokowi tercatat hanya memberikan pidato melalui rekaman video. Pada awal pemerintahannnya, di periode pertama, dia mengutus wakilnya, Jusuf Kalla, untuk menghadiri perhelatan tersebut.
Sikap Jokowi ini, menurut pengamat hubungan internasional Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Poltak Partogi Nainggolan menilai, adalah indikasi bahwa Sang Presiden tidak memberikan perhatian pada hubungan internasional sejak awal kepemimpinannya.
“Ketidakhadiran Presiden Jokowi secara berkelanjutan hingga akhir jabatannya, akan kian merendahkan daya tawar Indonesia di forum-forum internasional dan negara ini,” kata Poltak, dikutip dari BenarNews.
Partogi menilai Jokowi lebih menekankan kebijakan yang inward-looking atau lebih fokus kepada persoalan domestik—yang menurut dia tidak sesuai dengan karakteristik pemerintah Indonesia yang menaruh perhatian pada isu-isu geopolitik.
“Ini menjadi aneh dan sekaligus absurd di saat dia butuh utang luar negeri yang besar untuk membangun infrastruktur negeri ini, yang menjadi prioritasnya,” jelas Poltak.
Kondisi ini, menurut Poltak, membuat Jakarta sangat mengandalkan Beijing dalam bidang ekonomi. Situasi ini, kata dia, menjadikan Indonesia tidak memiliki banyak pengaruh untuk mewarnai kawasan lainnya, khususnya di negara-negara Barat.
“Itulah sebabnya, dia sangat tergantung pada China. Dia tidak berusaha menjaga keseimbangan hubungan dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, sehingga Indonesia sulit melobi, apalagi menekan, Rusia dan Israel untuk menghentikan eskalasi perang di Ukraina dan Timur-Tengah,” ungkap Poltak.
Padahal, tambah Poltak, Indonesia selama ini selalu mengklaim sebagai salah satu kekuatan dan pimpinan Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok yang berpengaruh, selain juga ASEAN.
Dalam isu Palestina, kata Poltak, diplomasi Indonesia yang mengandalkan Retno Marsudi belum mampu menekan Israel dan mewujudkan perdamaian di kawasan itu karena kegagalan Jakarta mendekati Washington.
“Yang dicapai Retno tidak seberapa, tidak dapat mempengaruhi, apalagi menekan Israel untuk mengurangi agresivitasnya di Timur Tengah,” kata dia.
Di sisi lain, Poltak menilai, karena terlalu dekat dengan China, Indonesia juga tak berdaya meminta negara itu untuk mengurangi agresivitasnya di Laut China Selatan.
“Itu justru terjadi saat Indonesia tengah menjabat keketuaan ASEAN,” ucap dia.
Pengajar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Dafri Agussalim, membeberkan beberapa kemungkinan penyebab kenapa Jokowi selalu absen dari Sidang Umum PBB.
Pertama, katanya, Indonesia merasa tidak nyaman dengan pengaruh AS dan negara Barat lain dalam agenda setting isu krusial yang jadi perhatian Indonesia—misalnya isu Palestina.
Kemungkinan kedua, menurut Dafri, Presiden Jokowi memang tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan diplomasi internasional.
“Bisa jadi tidak punya skill diplomasi di level itu. Dulu pernah muncul di forum internasional, namun banyak dipertanyakan, disebut gagasannya tidak argumentatif,” ujar dia.
Sedangkan analis kebijakan luar negeri Universitas Diponegoro Mohamad Rosyidin mengatakan absennya Jokowi secara langsung di Sidang Umum PBB terjadi karena sikap pragmatisnya yang lebih memburu kepentingan ekonomi.
“Jokowi tak pernah hadir karena kebijakan luar negerinya pragmatis. Baginya, forum bilateral lebih penting karena lebih konkret hasilnya secara ekonomi untuk investasi dan infrastruktur,” ujar Rosyidin kepada media.
Dafri pun menilai jika ketidakhadiran Jokowi dalam Sidang Umum PBB membawa konsekuensi negatif, yang berdampak pada tidak maksimalnya perjuangan diplomasi Indonesia. Meskipun Menteri Retno sudah berperan maksimal, kata dia, tanpa kehadiran kepala negara, upaya itu tidak efektif.
“Misalnya soal Myanmar. Bu Retno sudah maksimal, tapi belum ada hasilnya. Mungkin hasilnya berbeda jika Presiden Jokowi yang hadir,” ujarnya.
Absennya Jokowi, kata dia, juga membuat Indonesia gagal memanfaatkan modal besar Indonesia dalam diplomasi global, yang pada akhirnya tidak maksimal. Misalnya, tidak bisa menggunakan kekuatan sebagai negara Muslim terbesar untuk memberikan tekanan pada isu-isu global.
“Dulu kita lihat Presiden Sukarno bisa menghimpun negara dunia ketiga, menggelar berbagai konferensi dan dunia percaya. Seharusnya kita sekarang juga bisa seperti itu,” ujar dia.*
