JAKARTA| SAMUDRA FAKTA – Mahkamah Agung melantik Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk kembali menjabat pada periode ke-2. Perry merupakan satu-satunya gubernur BI yang menjabat untuk periode kedua sejak era reformasi.
Selama 69 tahun Bank Indonesia berdiri, baru ada dua gubernur yang menjabat hingga dua periode. Pertama, Radius Prawiro dari rentang 1966 hingga 1973. Kedua, Rachmat Saleh yang menjabat dari 1973 hingga 1983. Keduanya menjabat sebelum era reformasi.
Perry adalah pejabat karier di Bank Indonesia. Pria yang akan menginjak usia 64 tahun pada 25 Februari ini adalah alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada pada 1982. Pendidikan masternya ditempuh di Iowa State University pada 1989, dan dua tahun kemudian berhasil menyandang gelar doktor.
Kariernya di bank sentral mulai pada 1984. Menurut keterangan laman resmi Bank Indonesia, Perry pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Ia pun naik jabatan sebagai Asisten Gubernur BI untuk kebijakan moneter.
Selain BI, lelaki asal Sukoharjo ini pernah mempunyai posisi vital di Dana Moneter Internasional (IMF) selama dua tahun. Ia ketika itu menjabat sebagai direktur eksekutif mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam Southeast Asia Voting Group. Ia baru kembali ke Tanah Air pada 2009.
Sejak itu, Perry dicalonkan empat kali untuk menjadi deputi gubernur bank sentral. Namun, ia terus-menerus gagal saat mengikuti fit and proper test di DPR. Perry akhirnya lolos dan terpilih sebagai deputi gubernur BI pada akhir 2013.
Kemenangan tersebut ia raih secara aklamasi, mengalahkan Hendar yang saat itu menjabat sebagai direktur eksekutif departemen pengelolaan moneter BI.
Perry kemudian ditunjuk sebagai orang nomor satu di BI pada 16 April 2018, menggantikan Agus Martowardojo yang habis masa jabatannya.
Terobosan dilakukan Perry dalam satu tahun masa jabatannya. Tepat pada hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2019, BI meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS. Cukup dengan satu kode, masyarakat Indonesia bisa melakukan pembayaran yang terintegrasi dengan berbagai bank dan dompet digital.
