Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih masih menghadapi kendala serius setelah dua tahun berjalan.
Zulkifli Hasan menyatakan tidak seluruh program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan mulus selama hampir dua tahun terakhir ini. Sektor pangan dinilai berhasil karena Indonesia mulai menghentikan impor beras dan garam konsumsi secara bertahap. Namun, program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih masih menghadapi persoalan dalam pelaksanaan lapangan hingga kini.
Pengakuan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri agenda penyaluran dana proyek iklim nasional di Jakarta kemarin. Ia menilai evaluasi terbuka diperlukan untuk memastikan setiap program pemerintah menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Sektor pangan menjadi salah satu bidang dengan capaian paling menonjol selama pemerintahan berjalan hingga kini.
Capaian Sektor Pangan Nasional
Menurut Zulkifli Hasan, ketergantungan impor pangan sebelumnya mencapai angka besar pada sejumlah komoditas strategis nasional Indonesia. Pada 2024, impor beras tercatat mencapai sekitar 4,5 juta ton untuk memenuhi kebutuhan nasional. Impor gula juga mencapai sekitar enam juta ton, sedangkan gandum menembus 13 juta ton nasional.
Kedelai tercatat sekitar tiga juta ton, sementara impor sapi mencapai sekitar satu juta ekor nasional. Situasi tersebut berubah pada 2025 ketika Indonesia berhasil menghentikan impor beras untuk pertama kalinya nasional. Indonesia bahkan mencatat surplus beras sekitar 4,2 juta ton menurut penjelasan Zulkifli Hasan dalam agenda.
Zulkifli Hasan menyebut keberhasilan pangan menjadi hasil penting dari kebijakan pemerintah selama pemerintahan berlangsung sejauh ini. Pertama kali, Indonesia tidak mengimpor beras pada 2025, kata Zulkifli Hasan dalam acara tersebut kemarin. Garam konsumsi juga disebut tidak lagi bergantung pada pasokan impor, meski industri masih membutuhkannya saat ini.
Persoalan Lapangan MBG dan Koperasi Desa
Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis menghadapi persoalan serius dalam pelaksanaan berbagai daerah Indonesia. Zulkifli Hasan mengakui terdapat penyalahgunaan dalam program tersebut yang sedang menjadi perhatian pemerintah pusat saat ini. Banyak pelanggaran ditemukan, termasuk dugaan permainan anggaran dan penyimpangan pelaksanaan program lapangan nasional tersebut secara menyeluruh.
“Banyak penyalahgunaan, proses hukum sudah berjalan,” ujar Zulkifli Hasan saat menjelaskan penanganan persoalan tersebut secara resmi.
Pemerintah kini memperketat pengawasan agar pelaksanaan program tersebut kembali berjalan sesuai tujuan awal program nasional pemerintah. Zulkifli Hasan meminta waktu sekitar satu hingga dua bulan untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut segera selesai. Perbaikan pelaksanaan program menjadi pekerjaan penting karena menyasar kebutuhan gizi masyarakat luas nasional.
Selain program tersebut, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes juga belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana pemerintah pusat. Program tersebut menargetkan pembangunan sekitar 80 ribu koperasi pada tingkat desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Persoalan lokasi menjadi salah satu kendala pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan koperasi tersebut hingga kini.
Zulkifli Hasan menyoroti adanya lokasi pembangunan koperasi yang dinilai sulit dijangkau kendaraan maupun masyarakat sekitar desa. “Kalau di gunung, orang tidak bisa naik, mobil tidak bisa naik,” ujar Zulkifli Hasan secara tegas.
Menurutnya, lokasi semacam itu perlu ditertibkan agar pembangunan koperasi memberikan manfaat bagi masyarakat desa setempat. Pemerintah sedang memeriksa penyebab penempatan lokasi tersebut sebelum mengambil langkah penertiban lebih lanjut secara resmi. Evaluasi lapangan diperlukan supaya pembangunan koperasi tidak berhenti sebagai proyek administratif semata.
Selain dua program tersebut, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah meningkatkan kesejahteraan nelayan nasional secara signifikan. Nilai tukar nelayan saat ini berada sekitar 103,9 dan dinilai masih terlalu rendah sekarang. Pemerintah menargetkan nilai tukar nelayan meningkat hingga angka 120 melalui berbagai kebijakan pendukung tambahan.
Zulkifli Hasan membandingkan kondisi nelayan dengan petani padi yang mengalami peningkatan nilai tukar cukup signifikan. Nilai tukar petani padi disebut meningkat dari 116 menjadi 127 dalam periode pemerintahan sekarang ini. Menurut Zulkifli Hasan, nelayan membutuhkan dukungan pangan, bantuan tunai, serta akses pendidikan bagi anak-anak mereka secara langsung.
“Evaluasi program akan menentukan langkah negara memperbaiki kebijakan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Zulkifli Hasan.***
