Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan Pemkot belum menerapkan WFH dan masih menunggu keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan Pemerintah Kota Surabaya masih menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait wacana penerapan Work From Home atau WFH bagi aparatur sipil negara.
Pernyataan itu disampaikan Eri di tengah kajian pemerintah pusat soal opsi satu hari kerja dari rumah dalam sepekan untuk ASN. Kebijakan itu diarahkan untuk efisiensi energi, mengurangi kemacetan, dan menjaga produktivitas.
“Soal WFH kita tunggu ya, arahan dari Pak Presiden (Prabowo Subianto),” kata Eri, Selasa, 31 Maret 2026.
Eri menjelaskan, Pemkot Surabaya selama ini tidak memakai skema WFH. Model kerja yang dijalankan justru Work From Anywhere atau WFA, dengan pegawai tetap melayani warga dari titik-titik terdekat seperti Balai RW.
“Kalau Pemkot Surabaya itu tidak ada WFH, dulu-dulu yang ada WFA. Jadi di mana? Pemerintah Kota Surabaya dari dulu tidak pernah ada di kantor, tapi kantornya ada di Balai RW,” ujarnya.
Skema itu, menurut dia, membuat pelayanan publik tetap dekat dengan masyarakat. Secara administratif kantor tetap berada di Balai Kota, tetapi pelaksanaan kerja bisa tersebar di wilayah.
“Jadi kantornya di mana? Di pemerintah kota, di balai kota, tapi ngantornya di Balai RW,” tegasnya.
Soroti Penghematan BBM
Eri menilai tujuan utama kebijakan seperti WFH maupun WFA adalah efisiensi, terutama penghematan bahan bakar minyak.
“Jadi terkait dengan WFA ini, kita tunggu arahan Presiden. Tapi yang pasti untuk penghematan BBM, karena WFA itu maksudnya dibuat penghematan BBM,” katanya.
Sebagai alternatif, Pemkot Surabaya juga mempertimbangkan kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN, terutama pegawai yang bekerja di Balai Kota maupun kantor kecamatan.
Menurut Eri, opsi itu pernah diterapkan sebelumnya. Pegawai didorong tidak memakai kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum.
Hindari Hari Dekat Libur
Ia juga menyinggung kondisi tempat tinggal ASN yang tidak seluruhnya berada di Surabaya. Sebagian pegawai, kata dia, tinggal di Sidoarjo dan Gresik sehingga pola kerja harus mempertimbangkan mobilitas harian.
