SURABAYA| SAMUDRA FAKTA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Senin, 27 Maret 2023. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi bersama 33 pengelola mal di Surabaya membahas percepatan penanganan pengangguran dan penyerapan tenaga kerja.
Wali Kota Eri mengatakan, mengentaskan pengangguran di Surabaya bukan hanya tugas pemerintahnya saja, akan tetapi juga ada kontribusi dari para investor. “Saya ingin membuka peluang investasi di Surabaya, akan tetapi saya juga ingin investasi itu tadi berdampak pada warga,” kata Wali Kota Eri saat ditemui di ruang sidang wali kota.
Wali Kota Eri ingin, peluang investasi di Surabaya itu berdampak pada warga, baik itu dari sektor lapangan pekerjaan, maupun bentuk CSR untuk pembangunan kota. Dalam kesempatan ini, ia ingin APPBI Jatim bukan hanya bisa menyerap tenaga kerja saja, namun juga bisa menjadi orang tua asuh bagi balita stunting Surabaya.
“Dalam membangun kota itu tidak bisa kalau hanya pemerintahnya sendiri. Tapi bagaimana pemerintah itu bisa merangkul semua pihak, memberikan kepastian dan jaminan, sehingga para investor ini juga menggerakkan perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan pengangguran di kota ini,” tutur Wali Kota Eri.
Wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu menyampaikan, saat ini ada 80-95 persen mal di Kota Pahlawan yang menyerap tenaga kerja asal Surabaya. Cak Eri mengingatkan kepada warga Surabaya, untuk tidak berharap mendapatkan gaji di atas upah minimum kota (UMK), karena tidak semua rekrutmen itu nantinya ada di bawah naungan pihak mal.
“Apakah gaji di semua mal itu UMK, ya enggak. Karena di mal itu tidak semua (tenant) pengusaha besar, karena ada juga UMKM, dan ada juga yang baru merintis. Kalau pengusaha baru mencoba, atau UMKM disuruh gaji Rp 4 juta, ya nggak malah untung tambah buntung,” paparnya.
Maka dari itu, Cak Eri meminta kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya untuk hadir mendampingi pemilik tenant di mal agar tidak terjadi kesalahpahaman. “Karena kalau kerja di mal kemudian ada yang digaji di bawah UMK, bisa diserbu malnya. Padahal kan itu UMKM yang diberikan tempat di mal, maka dari itu saya minta Disperinaker untuk mendampingi itu,” tuturnya.
