Menurutnya, koordinasi yang terfragmentasi antara sekolah, dinas sosial, dan layanan kesehatan mental menciptakan lubang besar yang membuat anak-anak di wilayah pinggiran jatuh dalam keputusasaan.
“Sudah saatnya pemerintah berhenti melihat kesejahteraan sebagai sekadar distribusi barang, dan mulai membangun sistem deteksi dini di akar rumput”, tegas Gus Izzul.
“Pertanyaan kuncinya bukan hanya apakah bantuan telah tersalurkan, tetapi apakah ia benar-benar memperkuat ketahanan keluarga, mengurangi tekanan sosial, dan menciptakan ruang aman bagi anak. Tanpa integrasi layanan sosial berbasis komunitas dan sistem deteksi dini di sekolah serta desa, kebijakan bantuan berisiko menjadi prosedural tanpa dampak nyata”, imbuhnya menandaskan.
DPR RI: Bentuk Bansos Dirombak Total
Senada dengan pendapat akademisi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perlindungan anak dan penyaluran bantuan.
“Ini sangat memprihatinkan. Kita harus evaluasi total. Mungkin kebijakan bansos perlu diubah bentuknya, karena seringkali bantuan tersebut salah sasaran atau tidak menyentuh kebutuhan spesifik anak,” kata Singgih, Rabu (4/2/2026).
Singgih menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian PPPA dan Kementerian Kesehatan, harus diperkuat agar persoalan yang “luput dari prediksi” seperti ini tidak terulang kembali.
Negara Tak Boleh Hanya Hadir Seremonial
Gus Izzul memberikan peringatan keras kepada pemerintah. Ia menegaskan bahwa tragedi ini adalah “alarm” bagi negara untuk segera membenahi rekonstruksi kebijakan yang berpihak pada anak. Ia menekankan bahwa negara tidak boleh hanya hadir secara seremonial dalam pembagian bantuan, melainkan harus menjamin ruang hidup yang bermartabat. Tanpa langkah nyata, ia khawatir kasus serupa akan terus terjadi dalam senyap di berbagai pelosok Indonesia.
Negara harus hadir lebih dari sekadar statistik partisipasi. Jangan biarkan anak-anak kita merasa sendirian di tengah kemiskinan.***
