Dalam puisinya “Kau Ini Bagaimana”, ia menulis: “Kau bilang kritiklah // Aku kritik kau marah // Kau bilang carikan alternatifnya // Aku kasih alternatif kau bilang jangan mendikte saja.”
Puisi lain berjudul “Negeri Amplop” menyindir budaya korupsi dan kemunafikan di masa Orde Baru: “Amplop–amplop menguasai penguasa // Orang bicara bisa bisu // Orang alim bisa nafsu.”
Sastrawan D. Zawawi Imron menyebut puisi Gus Mus “menelanjangi Orde Baru tanpa tedheng aling-aling.”
Pancasila dan Kekuasaan
Gus Mus juga mengecam praktik pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di bawah Soeharto yang dianggap hanya berhenti sebagai slogan.
Puisi “Dor, Pancasila!” yang ia tulis pada akhir 1980-an menggambarkan maraknya kekerasan negara atas nama ideologi itu—dari Waduk Kedungombo, Nipah, Talangsari, hingga Jember.
Baginya, Pancasila seharusnya hidup dalam keseharian rakyat, bukan alat pembungkam perbedaan. “Pendukung Soeharto disebut Pancasilais, penentangnya dicap anti-Pancasila dan distigmatisasi komunis,” tulisnya kala itu.
MUI dan NU di Bawah Bayang Soeharto
Gus Mus bahkan menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai warisan politik Soeharto. “MUI memang dibentuk untuk kepentingan politik, mengendalikan ulama,” katanya.
Ia menjelaskan, Orde Baru membuat semua kekuatan sosial dikonsolidasikan agar mudah dikontrol—PPP untuk Islam, PDI untuk nasionalis, KNPI untuk pemuda, dan MUI untuk ulama.
Menurut Gus Mus, intervensi Soeharto bahkan sampai ke Muktamar NU ke-29 di Cipasung, 1994, ketika pemerintah mencoba menjatuhkan Gus Dur. “Pak Harto sudah kepingin nguasai NU lewat PPP tidak berhasil. Yang disasar Gus Dur,” ujarnya.
“Wong Ketua NU sing duwe gawe kok nggak boleh naik panggung. Gila itu Soeharto,” tegasnya.
Namun, kata Gus Mus, berkat pertolongan Allah dan karomah para kiai pendiri, NU tetap selamat.***
Simbol Kebenaran Sejarah
Bagi Gus Mus, gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghargaan formal, melainkan simbol moral bangsa. “Menganugerahkan gelar itu kepada Soeharto,” ujarnya, “sama saja dengan mengkhianati kebenaran sejarah.”
