KH Ahmad Mustofa Bisri menegaskan penolakannya atas rencana pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, mengingat luka sejarah yang belum sembuh.
Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus menegaskan penolakannya terhadap rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus Mus, dikutip dari NU Online, Rabu (5/11/2025).
Menurutnya, warga NU yang mendukung langkah itu “tidak paham sejarah.” “Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegasnya.
Luka Lama Orde Baru
Gus Mus mengenang masa ketika banyak ulama dan pesantren diperlakukan tidak adil di era Orde Baru. “Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh pasang malah dirobohkan bupati,” kisahnya.
Ia juga menceritakan adiknya, Kiai Adib Bisri, yang akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar. “Kiai Sahal Mahfudh itu didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah, diminta jadi penasihat. Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri,” ujarnya.
Bagi Gus Mus, banyak pejuang dan kiai yang berjasa besar, namun keluarga mereka tak pernah mengusulkan gelar pahlawan. “Supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Menghindari riya’,” jelas Rais Aam PBNU 2014–2015 itu.
Kritik Gus Mus Sejak Orde Baru
Penolakan Gus Mus bukan hal baru. Ia sudah lama mengkritik kebijakan dan gaya kepemimpinan Soeharto.
Dalam acara Tafakur Akhir Zaman di Bantul, Yogyakarta, ia pernah mengatakan bahwa bangsa Indonesia “terdidik” oleh figur Soeharto—dalam hal yang salah. “Bangsa kita diajak kaya. Dia sendiri kan kaya,” katanya pada 4 September lalu.
Menurutnya, Soeharto menanamkan pola hidup berlebihan yang justru menjadi akar banyak masalah bangsa. “Mari kita hidup sederhana,” pesannya.
Kritik itu tak hanya lewat mimbar, tapi juga lewat puisi-puisi satirnya yang disebut Puisi Balsem—hangat sekaligus menggigit.
