KH Ahmad Mustofa Bisri menegaskan penolakannya atas rencana pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, mengingat luka sejarah yang belum sembuh.
Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus menegaskan penolakannya terhadap rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus Mus, dikutip dari NU Online, Rabu (5/11/2025).
Menurutnya, warga NU yang mendukung langkah itu “tidak paham sejarah.” “Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegasnya.
Luka Lama Orde Baru
Gus Mus mengenang masa ketika banyak ulama dan pesantren diperlakukan tidak adil di era Orde Baru. “Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh pasang malah dirobohkan bupati,” kisahnya.
Ia juga menceritakan adiknya, Kiai Adib Bisri, yang akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar. “Kiai Sahal Mahfudh itu didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah, diminta jadi penasihat. Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri,” ujarnya.
Bagi Gus Mus, banyak pejuang dan kiai yang berjasa besar, namun keluarga mereka tak pernah mengusulkan gelar pahlawan. “Supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Menghindari riya’,” jelas Rais Aam PBNU 2014–2015 itu.
Kritik Gus Mus Sejak Orde Baru
Penolakan Gus Mus bukan hal baru. Ia sudah lama mengkritik kebijakan dan gaya kepemimpinan Soeharto.
Dalam acara Tafakur Akhir Zaman di Bantul, Yogyakarta, ia pernah mengatakan bahwa bangsa Indonesia “terdidik” oleh figur Soeharto—dalam hal yang salah. “Bangsa kita diajak kaya. Dia sendiri kan kaya,” katanya pada 4 September lalu.
Menurutnya, Soeharto menanamkan pola hidup berlebihan yang justru menjadi akar banyak masalah bangsa. “Mari kita hidup sederhana,” pesannya.
Kritik itu tak hanya lewat mimbar, tapi juga lewat puisi-puisi satirnya yang disebut Puisi Balsem—hangat sekaligus menggigit.
Dalam puisinya “Kau Ini Bagaimana”, ia menulis: “Kau bilang kritiklah // Aku kritik kau marah // Kau bilang carikan alternatifnya // Aku kasih alternatif kau bilang jangan mendikte saja.”
Puisi lain berjudul “Negeri Amplop” menyindir budaya korupsi dan kemunafikan di masa Orde Baru: “Amplop–amplop menguasai penguasa // Orang bicara bisa bisu // Orang alim bisa nafsu.”
Sastrawan D. Zawawi Imron menyebut puisi Gus Mus “menelanjangi Orde Baru tanpa tedheng aling-aling.”
Pancasila dan Kekuasaan
Gus Mus juga mengecam praktik pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di bawah Soeharto yang dianggap hanya berhenti sebagai slogan.
Puisi “Dor, Pancasila!” yang ia tulis pada akhir 1980-an menggambarkan maraknya kekerasan negara atas nama ideologi itu—dari Waduk Kedungombo, Nipah, Talangsari, hingga Jember.
Baginya, Pancasila seharusnya hidup dalam keseharian rakyat, bukan alat pembungkam perbedaan. “Pendukung Soeharto disebut Pancasilais, penentangnya dicap anti-Pancasila dan distigmatisasi komunis,” tulisnya kala itu.
MUI dan NU di Bawah Bayang Soeharto
Gus Mus bahkan menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai warisan politik Soeharto. “MUI memang dibentuk untuk kepentingan politik, mengendalikan ulama,” katanya.
Ia menjelaskan, Orde Baru membuat semua kekuatan sosial dikonsolidasikan agar mudah dikontrol—PPP untuk Islam, PDI untuk nasionalis, KNPI untuk pemuda, dan MUI untuk ulama.
Menurut Gus Mus, intervensi Soeharto bahkan sampai ke Muktamar NU ke-29 di Cipasung, 1994, ketika pemerintah mencoba menjatuhkan Gus Dur. “Pak Harto sudah kepingin nguasai NU lewat PPP tidak berhasil. Yang disasar Gus Dur,” ujarnya.
“Wong Ketua NU sing duwe gawe kok nggak boleh naik panggung. Gila itu Soeharto,” tegasnya.
Namun, kata Gus Mus, berkat pertolongan Allah dan karomah para kiai pendiri, NU tetap selamat.***
Simbol Kebenaran Sejarah
Bagi Gus Mus, gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghargaan formal, melainkan simbol moral bangsa. “Menganugerahkan gelar itu kepada Soeharto,” ujarnya, “sama saja dengan mengkhianati kebenaran sejarah.”
Ia menegaskan, bangsa yang sehat tidak akan menutup mata terhadap luka masa lalunya. “Jangan biarkan luka sejarah itu tetap menganga tanpa pertanggungjawaban.”***
