Ada kabar baik bagi jutaan aparatur negara. Presiden Prabowo Subianto memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI-Polri, hakim, hingga pensiunan mulai cair pada Senin, 17 Maret 2025.
Kepastian itu diumumkan langsung oleh Presiden di Istana Merdeka, Selasa, 11 Maret 2025.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2025, yang juga mengatur pencairan gaji ke-13 pada Juni mendatang.
“THR dan gaji ke-13 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara, baik di pusat maupun daerah. Total penerimanya mencapai 9,4 juta orang,” kata Prabowo melansir laman Presiden RI.
THR yang diberikan tahun ini mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja 100 persen bagi ASN pusat, prajurit TNI-Polri, dan hakim. Bagi ASN daerah, nominal yang diterima menyesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pemerintah daerah.
Sementara itu, bagi pensiunan, jumlah THR setara dengan uang pensiun bulanan. Adapun gaji ke-13, yang biasa dimanfaatkan untuk biaya pendidikan anak saat tahun ajaran baru, akan dicairkan pada Juni 2025.
Pemerintah berharap, dengan adanya pencairan THR lebih awal, para aparatur negara dapat lebih tenang dalam menghadapi Idulfitri. Selain untuk kebutuhan lebaran, dana ini juga bisa membantu biaya perjalanan mudik.
“Semoga kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat dalam menghadapi hari raya,” ujar Prabowo.
Selain kebijakan THR, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah lain untuk mendukung masyarakat selama momen Lebaran. Misalnya, penurunan harga tiket pesawat sebesar 13-14 persen selama periode mudik, serta penyesuaian tarif tol dan transportasi publik agar lebih terjangkau.
“Pemerintah juga memastikan THR bagi karyawan swasta, BUMN, dan BUMD tetap berjalan. Bahkan, akan ada bonus khusus bagi pengemudi dan kurir online,” kata Prabowo.
Dalam pengumuman ini, Prabowo didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
