Pakar menilai penetapan tersangka haji sebelum audit BPK memunculkan tanda tanya hukum.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangkatersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 sebelum hasil penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai.
“Itu juga jadi pertanyaan salah satunya. Soal apakah KPK harus meminta kepada BPK dulu untuk menghitung atau sebenarnya KPK bisa menghitung sendiri, itu perdebatan yang tidak akan pernah selesai,” kata Zaenur dalam program Sapa Indonesia Malam KompasTV, Jumat (9/1/2026).
KPK Dinilai Bisa Hitung Sendiri
Zaenur menjelaskan, berdasarkan praktik dan putusan Mahkamah Konstitusi, KPK memiliki kewenangan menghitung sendiri kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi. Sejumlah putusan pengadilan, kata dia, telah menguatkan praktik tersebut.
Namun, ia menilai terjadi ketidaksinkronan dalam perkara kuota haji. Jika sejak awal KPK memilih meminta bantuan BPK, semestinya pengumuman tersangka dilakukan setelah hasil audit diterima.
“Minta bantuan kepada BPK untuk hitung, tetapi umumkan tersangkanya sebelum hitungan BPK diterima, ini yang tidak nyambung,” ujarnya.
Menurut Zaenur, konstruksi perkara ini relatif tidak rumit sehingga seharusnya sejak awal KPK konsisten memilih metode penghitungan kerugian negara yang digunakan.
Unsur Kerugian Tak Mutlak LHP
Pandangan serupa disampaikan ahli hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Dalam konteks perkara korupsi Chromebook yang menjerat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, ia menegaskan pemenuhan unsur kerugian negara tidak harus menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK atau BPKP.
Suparji menjelaskan, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor mensyaratkan unsur melawan hukum, memperkaya, dan kerugian negara, yang pembuktiannya dapat menggunakan berbagai alat bukti. “Tidak ada perintah jelas bahwa unsur kerugian keuangan negara harus berupa LHP,” ujarnya dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2025).
Ia menambahkan, keterangan saksi, ahli, bukti surat, maupun hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP dapat menjadi dasar pembuktian. Karena itu, ketiadaan LHP bukan penghalang penetapan tersangka.
Dorongan Usut Lebih Luas
Zaenur juga menekankan agar penanganan kasus kuota haji tidak berhenti pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ia menilai dugaan jual beli kuota oleh biro haji khusus berpotensi masuk tindak pidana suap maupun korupsi.
“Ibadah haji itu area rawan korupsi dari hulu ke hilir. Mulai kuota, pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan dana. KPK harus menyelesaikan secara menyeluruh, jangan berhenti di dua orang ini,” katanya.
Kuasa Hukum Siap Melawan
Sementara itu, kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, menyebut penetapan tersangka dalam kasus kuota haji sebagai langkah yang janggal. Menurutnya, kliennya ditetapkan sebagai tersangka tanpa bukti perbuatan melawan hukum dan tanpa aliran dana.
“Lucu memang, ditetapkan tersangka atas pasal kerugian negara, namun belum ada penghitungan kerugian negara,” tulis Mellisa melalui akun X pribadinya, Sabtu (10/1/2026). Ia menegaskan pihaknya akan melawan proses hukum yang dinilai tidak berbasis fakta dan perbuatan.***
