Sebuah paket berisi kepala babi dikirimkan kepada jurnalis Tempo pada Rabu, 19 Maret 2025. Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, kejadian itu bukan ancaman serius. Tak bisa dianggap sebagai ancaman pembunuhan. Malah, menurut Hasan, babinya bisa dimasak dan dimakan.
Hasan menyimpulkan itu setelah menyimak unggahan di media sosial, di mana wartawan Tempo Francisca Christy Rosana atau Cica—yang mendapat kiriman kepala babi— malah meminta dikirimi babi.
“Enggak lah. Saya lihat, ya, saya lihat dari media sosialnya Francisca, yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi,” ujar Hasan kepada awak media, usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025.
Paket itu dikirim tanpa identitas pengirim. Mengutip laporan Tempo, dalam rekaman CCTV, paket yang dibungkus kotak kardus dan dilapisi styrofoam itu diantar oleh kurir naik bersepeda motor matic berwarna putih, mengenakan jaket hitam dan celana jins, memakai helm ojek daring.
Hasan menilai, sikap Cica cukup santai ketika menerima kiriman tersebut. Dan itu, kata Hasan, membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak merasa terintimidasi. “Buktinya, dia bisa bercanda. ‘Kirimin daging babi’,” ujarnya.
Hasan bahkan berkelakar, harusnya yang dikirim adalah bagian daging babi, bukan kepala, sehingga bisa dimasak dan dimakan.
“Kalau (kiriman paket kepala babi) dianggapnya bercanda oleh mereka, ya, kalau bisa dikirim daging saja. Bisa dimakan. Ya, mungkin itu juga bisa dimasak. Jadi, menurut saya, itu bukan ancaman,” tegasnya lagi.
Hasan mengaku pemerintah tidak memiliki informasi lebih lanjut mengenai siapa pengirimnya atau apa motif di balik tindakan tersebut.
“Ini, kan, problem mereka dengan entah siapa. Entah siapa yang ngirim. Buat saya, enggak bisa kita tanggapi apa-apa,” kata Hasan.
Dia juga menegaskan bahwa tidak ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah terkait kejadian tersebut.
Hasan menegaskan jika pemerintah memiliki komitmen terhadap kebebasan pers. Kata dia, tak ada tindakan yang mengganggu kebebasan jurnalis dalam menjalankan tugasnya, baik itu untuk menulis berita atau wawancara.
“Ada yang dihalang-halangi bikin berita? Kalau enggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus,” tegasnya.
Pernyataan ini menekankan bahwa pemerintah tidak campur tangan dalam pemberitaan, kecuali dalam hal klarifikasi jika terjadi kesalahpahaman.
“Kalaupun ada yang merasa dirugikan melapor ke Dewan Pers. Kan, undang-undangnya sudah jelas,” pungkasnya.
