Di tengah sengketa eigendom berkepanjangan di Surabaya, DPR mendesak agar digitalisasi pertanahan dipercepat, dan pola pikir warisan penjajahan terkait penguasaan lahan dihapus.
Tag: Sengketa Tanah
Pemerintah Tegaskan Verponding Tak Berlaku Lagi, tapi Ribuan Warga Masih Tersandera Sengketa Tanah
Pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tentang tidak berlakunya Eigendom Verponding menyoroti kekacauan legal dan risiko konflik agraria yang kembali mengemuka dalam sengketa Pertamina–warga Surabaya.
Pakar Hukum Ungkap Lemahnya Pengawasan Pertanahan dan Maraknya Mafia Tanah di Indonesia
Pakar hukum menyoroti lemahnya pengawasan pertanahan dan warisan sistem penjajahan yang membuat rakyat mudah tersingkir dari tanahnya sendiri.
Pertarungan Tanah dan Nama Besar: Jusuf Kalla di Pusaran Sengketa Tanjung Bunga
Sengketa 16,4 hektare lahan di Tanjung Bunga, Makassar, menyeret nama Jusuf Kalla dan menelanjangi warisan tumpang tindih hak tanah era 1990-an.
Menuju Jakarta 17 November: Warga Surabaya Menuntut Tanahnya Kembali dari Klaim Pertamina
Puluhan warga Surabaya akan bertolak ke DPR RI pada 17 November, memperjuangkan hak atas tanah yang diklaim Pertamina tanpa dasar hukum jelas.
Tanah Rakyat vs Verponding: Dua Dekade Warga Surabaya Melawan Bayangan Penjajahan
Menelusuri sengketa tanah antara warga Surabaya dan PT Pertamina yang berakar pada surat tanah penjajah 1918. Membuka luka lama tentang keadilan agraria di Indonesia.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.




