Prabowo bertekad turunkan biaya haji dan bangun Kampung Haji di Makkah. Sementara Arab Saudi ukir sejarah dengan mengizinkan RI miliki tanah di Tanah Suci. Target 1.000 kamar siap dibangun dalam waktu dekat.
Kemenhaj mendeteksi 400 ribu data antrean haji invalid dari total 5,7 juta pendaftar. Pembersihan data ini berpotensi memangkas masa tunggu keberangkatan jamaah secara faktual menjadi 14-15 tahun, turun drastis dari sebelumnya 49 tahun.
Headline
Tag: Kemenhaj
Dana Tertahan, Ribuan Jemaah Haji Khusus 2026 Terancam Gagal Berangkat
Dana jemaah haji khusus tertahan di BPKH, PIHK terhambat kontrak Arab Saudi, ribuan calon jemaah terancam gagal berangkat.
Kuota Haji Daerah Berubah Tiap Tahun, Kemenhaj Tegaskan Sistem Baru Berbasis ‘Waiting List’
Kemenhaj menegaskan kuota haji antarprovinsi bersifat dinamis dan kini ditetapkan berdasarkan daftar tunggu nasional. Jawa Timur mendapat kuota besar karena antrean panjang, sementara Jawa Barat terdampak penyesuaian aturan baru.
Kemenhaj Tetapkan 525 Kloter Haji 2026: Ini Rincian Embarkasi dan Maskapai
Kemenhaj menetapkan 525 kloter haji 2026 untuk 204 ribu jemaah Indonesia, lengkap dengan rincian embarkasi dan maskapai.
Indonesia–Arab Saudi Teken MoU Haji 2026, Kuota Resmi 221 Ribu Jamaah
Indonesia dan Arab Saudi menandatangani MoU Haji 2026 di Jeddah, menetapkan kuota 221.000 jamaah dan memperkuat layanan, kesehatan, serta transparansi Dam.
BPIH 2026 Turun Rp2,89 Juta, Jemaah Cukup Bayar Rp23,1 Juta Setelah Dikembalikan Living Cost
DPR dan pemerintah sepakat turunkan BPIH 2026 jadi Rp87,4 juta. Jemaah cukup bayar Rp23,1 juta setelah pengembalian living cost, dengan kualitas layanan tetap terjaga.
DPR Desak Ongkos Haji 2026 Turun Rp5 Juta, Bukan Cuma Rp1 Juta
Alasannya, masih ada potensi efisiensi dari kebocoran anggaran Rp5 triliun.
Pengusaha Travel Umrah: “Jangan Takut Miskin, Umrah Mandiri Justru Harus Disambut dengan Inovasi”
Pengusaha travel umrah asal Pekalongan, Ilyas Shofwan, menilai legalisasi umrah mandiri bukan ancaman, tapi peluang untuk berinovasi. Ia menyerukan pelaku usaha agar adaptif dan pemerintah berlaku adil dalam regulasi.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.






