Pengamat umrah, Ilyas Shofwan, mengkritik wacana Kementerian Haji dan Umrah terkait skema keberangkatan jemaah melalui asrama haji.
Ia menganggap skema ini berpotensi memicu monopoli karena pemerintah merangkap peran sebagai regulator sekaligus operator.
Indikasi Monopoli dan Perubahan Peran
Sebagai permulaan, pengamat dan praktisi travel umrah ini menyoroti tajam rencana Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak yang ingin memberangkatkan jemaah umrah melalui asrama haji. Ilyas menilai, langkah yang pemerintah klaim sebagai upaya penguatan ekosistem ekonomi haji nasional ini justru menjadi siasat agar Kementerian Haji (Kemenhaj) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bertransformasi menjadi korporasi penyelenggara.
”Kemenhaj melalui BPKH ingin menjadi sebuah korporasi PPIU dan PIHK. Itu analisa singkatnya terkait jemaah umrah belok ke asrama haji terlebih dahulu,” tegas Ilyas.
Lebih lanjut, Ilyas mengendus indikasi monopoli yang perlahan pemerintah bangun. Ia menggambarkan situasi ini sebagai bentuk kebingungan peran, di mana pihak yang seharusnya murni menjadi regulator justru ikut campur meraup untung sebagai operator.
”Rezim di mana semua UMKM mendatangkan uang, dia ingin bermain juga di sana. Jadi tawurannya semakin ngawur, karena tidak jelas mana wasit, mana pemain,” ungkapnya.
Ancaman Mundurnya Tata Kelola
Akibat tumpang tindih tersebut, Ilyas secara blak-blakan menyebut praktik rangkap jabatan ini sebagai kemunduran tata kelola. “Double triple job menjadi premanisme modern, yang seharusnya regulator, ingin menjadi operator sekaligus,” tambah Ilyas, merujuk pada kekhawatirannya akan dominasi pemerintah.
Bahkan, Ilyas menyatakan pemerintah sengaja menyiapkan payung hukum baru melalui pasal-pasal tertentu. Langkah ini bertujuan melegalkan tiga jenis penyelenggara umrah dan haji, yakni PPIU/PIHK, jalur mandiri, serta kementerian itu sendiri. “Dia nebeng sekalian mengesahkan umrah haji mandiri sekaligus kementeriannya,” pungkasnya.
Penjelasan Kemenhaj dan Rencana Uji Coba
Menanggapi polemik yang berkembang, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya memaparkan skema keberangkatan terpusat ini dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/2). Ia merencanakan skema one stop services ini agar jemaah dapat menyelesaikan seluruh tahapan keberangkatan—mulai dari pengecekan imigrasi, visa, hingga naik bus menuju pesawat—langsung di asrama haji dengan menggandeng maskapai Garuda Indonesia.
Meskipun demikian, Dahnil menegaskan bahwa kementerian tidak mewajibkan (mandatory) penerapan skema ini, melainkan hanya menyediakannya sebagai opsi tambahan. Ia berharap diversifikasi layanan ini dapat memudahkan jemaah yang ingin menggunakan penerbangan Garuda, baik yang berangkat melalui travel maupun secara mandiri.
Sebagai langkah awal, pemerintah merencanakan uji coba mekanisme keberangkatan terpadu ini pada tahun ini. Kemenhaj saat ini tengah mengkaji Asrama Haji El Hajj di Cipondoh, Banten, untuk menjadi lokasi percontohan mengingat jarak tempuhnya yang sangat dekat menuju bandara.
Harapan dan Pengawasan Publik
Pada akhirnya, kementerian berharap gagasan yang bermula dari arahan Presiden Prabowo ini mampu mengoptimalkan fungsi asrama haji yang selama ini kurang maksimal. Kendati pemerintah tetap memberikan kebebasan memilih kepada jemaah tanpa menambah kerumitan birokrasi, para pelaku usaha dan masyarakat tentu akan terus mengawasi secara ketat transparansi serta batasan wewenang negara di dalam pusaran bisnis ekosistem umrah nasional.
Wacana ini pada akhirnya memicu satu pertanyaan besar terkait batas wajar campur tangan negara. Ketika pemerintah mulai menyentuh area operasional yang selama ini dihidupi oleh swasta, transparansi bukan lagi sekadar janji manis, melainkan kewajiban yang harus segera dibuktikan di lapangan.***
