Kondisi lapangan yang karut-marut ini tecermin dari testimoni para responden. Mereka mengeluhkan menu yang jauh dari standar gizi, bahkan beberapa hanya menerima roti biasa. Warga juga menyoroti dugaan markup akibat kongkalikong antara kepala dapur dan koordinator wilayah yang berimbas langsung pada penyusutan porsi anak.
Warga Bergerak, Moratorium Menjadi Harga Mati
Merespons tata kelola yang buruk, gelombang ketidakpuasan publik mulai menguat. Riset Porec mencatat 80 persen responden menolak keras pemerintah melanjutkan program MBG dengan sistem yang berlaku saat ini.
Menariknya, masyarakat tidak tinggal diam. Sebanyak 97,8 persen warga menyatakan siap mengambil tindakan nyata. Mereka merencanakan aksi kolektif seperti petisi (31,1 persen), melayangkan protes melalui media sosial (29,4 persen), hingga melaporkan kecurangan melalui kanal resmi (27,9 persen).
Melihat tingginya potensi kegagalan sistemik ini, Porec mendesak pemerintah mengambil langkah tegas.
”Kami mendorong adanya moratorium untuk evaluasi total oleh konsorsium independen, bukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah juga harus berani membubarkan model SPPG yang dikuasai operator berkoneksi politik,” tegas Arif.
Sebagai solusi, Porec merekomendasikan pemerintah mengubah desain kebijakan dari universal menjadi program bertarget. Anggaran sebaiknya mengalir khusus ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), kantong kemiskinan, dan wilayah dengan angka stunting tertinggi agar belanja negara benar-benar efektif.
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya memiliki visi mulia untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, tanpa transparansi yang ketat dan tata kelola yang bersih, anggaran ratusan triliun rupiah hanya akan menguap ke kantong segelintir elite.
Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh sebelum program ini berubah menjadi skandal yang merugikan uang rakyat dan masa depan anak bangsa.***
