SURABAYA—Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Erwan Agus Purwanto bersama rombongannya mengunjungi Klinik Investasi di Mal Pelayanan Publik gedung Siola, pada Rabu (3/4/2024). Ketika melihat pelayanan di Klinik tersebut, Erwan menilai Surabaya layak menjadi percontohan dan tempat belajar Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Erwan menyimpulkan itu setelah melihat langsung pelayanan di Klinik Investasi, termasuk mengecek langsung Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Erwan mengatakan, salah satu tujuan dari kunjungannya itu adalah untuk mengecek salah satu fasilitas pelayanan, yaitu Klinik Investasi yang sudah mendapatkan predikat WBK.
“Jadi, kami punya program RB (reformasi birokrasi) yang ditujukan untuk mereformasi satu pemerintahan, kalau di daerah, ya, satu daerah atau satu kota. Tapi kan itu pasti butuh waktu lama, sementara masyarakat ingin segera merasakan perubahan. Nah, salah satu caranya unit atau pelayanan ini diberi nama program zona integritas WBK dan WBBM yang merupakan miniatur dari reformasi birokrasi,” kata Erwan.
Oleh karena itu, ia berkunjung ke Klinik Investasi itu untuk melihat secara langsung pelayanan yang ada di dalamnya, dan apakah betul-betul memenuhi predikat WBK. Hasilnya, ternyata prosedurnya dan mekanisme masyarakat dalam mendapatkan izin investasi ini dinilai sangat transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengontrol kalau ada potensi terjadinya korupsi.
“Nah, inilah sebenarnya tujuan kita untuk memberikan predikat WBK ini,” ujarnya.
Menurut Erwan, Kemenpan-RB ingin membangun banyak sekali WBK di Indonesia. Pasalnya, kalau dilihat dari datanya, saat ini daerah yang punya unit pelayanan dan mendapatkan predikat WBK dan WBBM masih sangat terbatas, mayoritas hanya diperoleh oleh kementerian, lembaga, dan juga di level provinsi.
“Ke depan, kita berharap Kota Surabaya bisa menjadi percontohan dan bahkan bisa menjadi tempat belajar tentang WBK dan WBBM bagi daerah lainnya, terutama yang berada di wilayah Indonesia Timur. Tentu ini sangat membantu kami Kemenpan-RB di dalam upaya membangun WBK dan WBBM di pemerintah daerah, khususnya di kabupaten dan kota yang memang jumlahnya masih sangat terbatas,” kata dia.
