SURABAYA—Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Erwan Agus Purwanto bersama rombongannya mengunjungi Klinik Investasi di Mal Pelayanan Publik gedung Siola, pada Rabu (3/4/2024). Ketika melihat pelayanan di Klinik tersebut, Erwan menilai Surabaya layak menjadi percontohan dan tempat belajar Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Erwan menyimpulkan itu setelah melihat langsung pelayanan di Klinik Investasi, termasuk mengecek langsung Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Erwan mengatakan, salah satu tujuan dari kunjungannya itu adalah untuk mengecek salah satu fasilitas pelayanan, yaitu Klinik Investasi yang sudah mendapatkan predikat WBK.
“Jadi, kami punya program RB (reformasi birokrasi) yang ditujukan untuk mereformasi satu pemerintahan, kalau di daerah, ya, satu daerah atau satu kota. Tapi kan itu pasti butuh waktu lama, sementara masyarakat ingin segera merasakan perubahan. Nah, salah satu caranya unit atau pelayanan ini diberi nama program zona integritas WBK dan WBBM yang merupakan miniatur dari reformasi birokrasi,” kata Erwan.
Oleh karena itu, ia berkunjung ke Klinik Investasi itu untuk melihat secara langsung pelayanan yang ada di dalamnya, dan apakah betul-betul memenuhi predikat WBK. Hasilnya, ternyata prosedurnya dan mekanisme masyarakat dalam mendapatkan izin investasi ini dinilai sangat transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengontrol kalau ada potensi terjadinya korupsi.
“Nah, inilah sebenarnya tujuan kita untuk memberikan predikat WBK ini,” ujarnya.
Menurut Erwan, Kemenpan-RB ingin membangun banyak sekali WBK di Indonesia. Pasalnya, kalau dilihat dari datanya, saat ini daerah yang punya unit pelayanan dan mendapatkan predikat WBK dan WBBM masih sangat terbatas, mayoritas hanya diperoleh oleh kementerian, lembaga, dan juga di level provinsi.
“Ke depan, kita berharap Kota Surabaya bisa menjadi percontohan dan bahkan bisa menjadi tempat belajar tentang WBK dan WBBM bagi daerah lainnya, terutama yang berada di wilayah Indonesia Timur. Tentu ini sangat membantu kami Kemenpan-RB di dalam upaya membangun WBK dan WBBM di pemerintah daerah, khususnya di kabupaten dan kota yang memang jumlahnya masih sangat terbatas,” kata dia.
Ia juga memastikan Kemenpan RB terus mendorong supaya berbagai daerah itu bisa belajar langsung ke Kota Surabaya. Dorongan itu selalu disampaikan ketika ada tamu dari berbagai daerah, baik untuk konsultasi maupun untuk urusan RB, Sakip, dan zona integritas.
“Nah, agar distribusi lebih merata dan lebih banyak yang menerapkan WBK, maka kami dorong untuk melihat langsung prakteknya di Surabaya. Kalau di Kemenpan RB itu kan lebih banyak teorinya, kalau di Surabaya ini kan sudah prakteknya, sehingga kita dorong teman-teman dari berbagai daerah untuk belajar langsung ke kabupaten atau kota yang sudah mendapatkan predikat WBK dan WBBM,” kata dia.
Untuk Kota Surabaya, Erwan menilai terlalu banyak positifnya dan sangat sering dijadikan percontohan. Pasalnya, Indeks Reformasi Birokrasinya sudah A (Sangat Baik), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2023 juga sudah A (memuaskan), dan beberapa unit pelayanannya sudah mendapatkan predikat WBK maupun WBBM.
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2023 juga dinilai sudah A (memuaskan), dan beberapa unit pelayanannya sudah mendapatkan predikat WBK maupun WBBM.
“Nah, sehingga tugas Surabaya ini kemudian adalah setelah mendapatkan predikat-predikat ini harus bisa membantu kami, seperti orang tua dan anaknya. Ketika anaknya ini sudah mentas ya kita berharap si anak ini bisa membantu orang tuanya untuk menularkan ilmunya ke daerah lainnya,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan yang menyambut kedatangan rombongan dari Kemenpan RB mengaku bersyukur karena Kota Surabaya diberikan kepercayaan untuk membantu daerah lainnya di Indonesia.
“Nah, memang selama satu tahun terakhir ini, banyak dari daerah-daerah di Indonesia ini yang bekerjasama dengan Surabaya, mereka ingin mencontoh penerapan Sakip dan RB Surabaya. Alhamdulillah apa yang sudah kita lakukan bisa diduplikasi oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia ini,” pungkasnya.
