Rata-rata 24 korban per bulan. Delapan puluh satu persen kecelakaan terjadi di perlintasan yang tidak dijaga.
Angka yang jarang muncul dalam konferensi pers, tapi selalu ada setiap bulannya di berbagai penjuru jaringan rel Indonesia.
Pola yang Berulang Tanpa Henti
Yang paling menyakitkan dari tragedi Bekasi Timur bukan semata jumlah korbannya. Yang menyakitkan adalah polanya: insiden besar terjadi, presiden turun tangan, proyek dipercepat, rekomendasi dikeluarkan — lalu siklus mengulang.
Prabowo meninjau lokasi pada 28 April 2026 dan menyetujui percepatan pembangunan flyover Bulak Kapal — dari jadwal selesai 2027 menjadi enam bulan ke depan, dengan dukungan Bantuan Presiden senilai Rp220 miliar.
KNKT dalam periode 2015–2025 telah menginvestigasi 58 kecelakaan perkeretaapian, menghasilkan 283 rekomendasi keselamatan, di mana 253 di antaranya berstatus selesai.
Namun, KNKT sendiri mencatat masih ada masalah berulang: backlog perawatan prasarana, pengawasan yang belum optimal, dan — yang paling menohok — belum adanya single accountable yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan perlintasan sebidang.
Percepatan proyek setelah bencana adalah respons yang wajar secara politik. Tapi, pertanyaan strukturalnya adalah: mengapa percepatan hanya datang setelah nyawa melayang?
Fondasi yang Belum Kokoh
Prabowo sendiri mengakui skala masalah ini di hadapan wartawan setelah menjenguk korban.
“Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini, saya kira dari zaman Belanda sudah berapa puluh tahun. Sekarang, sudahlah, kita selesaikan semua itu,” kata Presiden.
Pernyataan itu mengandung pengakuan penting: masalah ini bukan baru. Bukan tiba-tiba. Bukan tak terduga.
Prabowo ingin kereta api menjadi fondasi ekonomi rakyat. Ambisi itu sah dan dibutuhkan negara yang tengah mendorong mobilitas jutaan pekerja setiap harinya.
