Pemerintah Kota Surakarta, yang tengah menjalankan revitalisasi kawasan Baluwarti, pun berhadapan dengan pertanyaan teknis: pihak mana yang berwenang memberi persetujuan resmi.
Sejumlah pengamat budaya menyebut kondisi ini sebagai “krisis legitimasi simbolik” yang bisa menurunkan kepercayaan publik dan memengaruhi pariwisata budaya Surakarta.
Takhta Masih Menunggu Jalan Tengah
Dua dekade setelah konflik raja ganda pertama, Keraton Surakarta kembali berada dalam dilema yang sama. Purboyo mengklaim legitimasi dari titah ayahandanya sebagai putra mahkota. Hangabehi didukung adat sebagai anak sulung dan dipilih dalam rembug keluarga. Negara memegang dokumen administratif yang memberi ruang intervensi.
Hingga kini, belum ada tanda-tanda kompromi. Konflik dua PB XIV masih menggantung di atas tembok Baluwarti.
Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, nasib takhta Keraton Surakarta kembali ditentukan bukan hanya oleh garis keturunan, tetapi oleh kemampuan keluarga besar Mataram menemukan kesepakatan—di tengah sejarah panjang yang belum selesai ditutup.***
