Setelah Sempat ‘Hilang’ dan Kampanye Prabowo-Gibran, Bupati Sidoarjo Akhirnya Penuhi Panggilan KPK dan Bantah Terima Suap

JAKARTA—Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jumat (16/2/2024). Pejabat yang akrab disapa Gus Mudhlor tersebut membantah telah menerima uang dalam kasus korupsi tersebut. 

“Ahmad Muhdlor Ali, yang bersangkutan saat ini telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (16/2/2024).

Pemeriksaan Gus Mudhlor Ini merupakan penjadwalan ulang setelah pada Jumat, 2 Februari 2024, dia tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Mudhlor sempat dikabarkan menghilang selama beberapa hari, sebelum akhirnya muncul memimpin deklarasi “Santri Nderek Kiai Dukung Prabowo-Gibran” di lapangan kompleks Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat, Desa Lebo, Sidoarjo, Kamis, 1 Februari 2024.

Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali ketika memimpin deklarasi “Santri Nderek Kiai Dukung Prabowo-Gibran” di lapangan kompleks Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat, Desa Lebo, Sidoarjo, Kamis, 1 Februari 2024. (Dok. Detik)

Di hari yang sama, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi lain, atas nama Surendro Nurbawono (ASN Pemkab Sidoarjo), Imam Purwanto alias Irwan (Direktur CV Asmara Karya), dan Robbin Alan (swasta).

Bacaan Lainnya

Sebagai informasi, berdasarkan temuan awal KPK, potongan dana insentif pajak yang diduga melibatkan tersangka Kasubag Umum BPPD Sidoarjo Siska Wati diperuntukkan untuk kepentingan Bupati Ahmad Mudhlor Ali.

Besaran pendapatan pajak BPPD Sidoarjo di tahun 2023 mecapai Rp1,3 triliun. Dari perolehan tersebut, ASN di BPPD mendapatkan dana insentif. Menurut KPK, Siska secara sepihak memotong dana insentif tersebut.

Terdapat potongan sebesar 10 — 30 persen dari para ASN di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Khusus tahun 2023, Siska menerima potongan dana insentif sebesar Rp2,7 miliar.

Pada Selasa dan Rabu, 30-31 Januari 2024, tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas Bupati dan Kantor BPPD Sidoarjo serta sejumlah tempat lainnya. KPK menemukan sejumlah dokumen pemotongan insentif pajak, bukti elektronik, uang mata asing dan tiga unit mobil diduga terkait dengan perkara.

Kasus ini terungkap dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar tim KPK di Sidoarjo pada Kamis, 25 Januari 2024. Siska bersama 10 orang lainnya ditangkap tim KPK dalam operasi senyap tersebut. Adapun 10 orang dimaksud termasuk suami dan anak Siska dipulangkan KPK lantaran berstatus terperiksa atau saksi.

Sementara Gus Muhdlor, usai menjalani pemeriksaan di KPK, mengatakan sudah berusaha memberikan keterangan sebenar-benarnya.

“Alhamdulillah baru saja diperiksa sebagai saksi dalam kejadian di Sidoarjo. Saya sudah berusaha memberikan kesaksian sebenar-benarnya, seutuh-utuhnya, sehingga terang benderang,” ujar Gus Mudhlor di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Dia membantah telah menerima uang dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Kasus dugaan korupsi ini, kata Mudhlor, jadi pembelajaran bagi Pemkab Sidoarjo agar mengelola pemerintahan secara transparan.

“Ndak (menerima uang). Secara umum yang bisa kami sampaikan semoga ini jadi pembelajaran bagi kita semua, untuk lebih mengelola transparansi serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Sidoarjo,” ucapnya.

Soal materi pemeriksaan, dia meminta agar ditanyakan ke penyidik. Mudhlor hanya mengatakan jumlah pertanyaan yang ditanya penyidik cukup banyak. “Saya yakin, saya mohon maaf, saya ndak kompeten untuk membahas itu semua,” ungkapnya.❒


FOTO: Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali usai diperiksa KPK, Jumat (16/2/2024). (Okezone)

Pos terkait