Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, perbincangan tentang Rais Aam kembali menguji satu hal mendasar: bagaimana NU menjaga marwah otoritas ulama di tengah tarikan zaman.
Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), diskursus mengenai sosok ideal Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengemuka sebagai isu sentral. Jabatan Rais Aam dinilai bukan sekadar posisi struktural, melainkan simbol marwah, otoritas tertinggi Syuriyah, sekaligus penentu arah strategis jam’iyah yang sejak awal berdiri memposisikan diri sebagai pewaris tradisi kenabian—menjaga agama sekaligus merawat bangsa.
Pandangan tersebut disampaikan Kiai Imam Jazuli—akrab disapa Imjaz—yang menekankan bahwa pemilihan Rais Aam harus berpijak pada mekanisme dan kriteria yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.
Mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa), menurutnya, bukan sekadar prosedur formal, melainkan pagar etis agar kepemimpinan Syuriyah tidak terjebak pada popularitas figur.
Dalam struktur NU, Syuriyah merupakan lembaga tertinggi yang memegang kendali penuh atas arah keulamaan organisasi. Di puncaknya berdiri Rais Aam—figur yang selama ini dipilih dengan kriteria ketat, mencerminkan tradisi kehati-hatian NU dalam menempatkan otoritas spiritual.
“Rais Aam bukan jabatan administratif. Ia simbol marwah, pemimpin spiritual, sekaligus pengambil kebijakan strategis jam’iyah,” ujar Imjaz, Sabtu (24/1/2026).
Baginya, pertanyaan kunci bukan siapa yang paling dikenal, melainkan siapa yang paling memenuhi syarat.
Empat Pilar Kepemimpinan Syuriyah
Imjaz merumuskan empat pilar utama yang harus melekat pada sosok Rais Aam PBNU: alim, faqih, zahid, dan berpengalaman dalam organisasi. Pilar itu, katanya, diperkuat oleh nilai-nilai khas kiai sepuh—martabat (muru’ah), futuwwah atau wibawa moral, serta kemampuan menjadi pengendali sekaligus jangkar gerakan jam’iyah (muharrikan).
Berdasarkan parameter tersebut, Imjaz menilai KH. Said Aqil Siradj sebagai figur yang paling mendekati kelengkapan kriteria. “Jika diterapkan secara objektif, Kiai Said muncul sebagai sosok yang paling paripurna,” ujar Pengasuh Pondok Bina Insan Mulia Cirebon itu.
Keilmuan, Moderasi, dan Dunia yang Berubah
Dari sisi keilmuan, Said Aqil disebut sebagai ulama alim dan faqih dengan latar pendidikan di Universitas Ummul Qura, Mekkah, serta penguasaan mendalam terhadap khazanah keilmuan Islam klasik (turats) dan pemikiran kontemporer.
Bagi Imjaz, kombinasi itu penting di tengah perubahan sosial yang bergerak cepat. “Pemikiran beliau mencerminkan Islam wasathiyah—teguh pada tradisi pesantren, tetapi responsif terhadap modernitas tanpa kehilangan jati diri NU,” katanya.
Kefaqihan, dalam kerangka ini, tidak berhenti pada penguasaan teks, tetapi menjelma kemampuan memberi jawaban kontekstual atas persoalan umat. Di titik inilah, Imjaz melihat Said Aqil sebagai jembatan antara tradisi dan zaman—antara pesantren dan dunia global.
Aspek spiritualitas juga menjadi sorotan. Said Aqil dinilai memiliki karakter zahid, tidak terikat ambisi duniawi meski memiliki akses dan kapasitas kekuasaan.
“Zuhud bukan meninggalkan dunia, tetapi menempatkannya sebagai sarana ibadah. Jabatan bagi Kiai Said adalah amanah dan khidmah,” tutur Imjaz.
Pengalaman dan Arah Strategis
Pengalaman Said Aqil memimpin PBNU selama dua periode (2010–2021) disebut sebagai modal penting. Bagi Imjaz, pengalaman panjang itu membuatnya memahami NU secara utuh—struktural, ideologis, dan kultural. Ia bukan hanya penghafal AD/ART, melainkan pelaku sejarah modernisasi NU.
Di bawah kepemimpinannya, gagasan kemandirian NU melalui penguatan pendidikan tinggi, rumah sakit, dan jejaring internasional dinilai sebagai visi jangka panjang. Visi yang tidak sekadar reaktif, tetapi menempatkan NU sebagai aktor peradaban, bukan penonton sejarah.
Imjaz juga menyoroti peran Said Aqil dalam membawa narasi Islam moderat NU ke panggung global. Sikap konsistennya menjaga NKRI dan melawan ekstremisme dibaca sebagai ketegasan seorang pemimpin spiritual.
“NU ke depan membutuhkan Rais Aam yang berani bersikap tegas, meski pahit, demi keselamatan jam’iyah dan jamaah,” katanya.
Pilihan Muktamar
Bagi Imjaz, Muktamar ke-35 NU adalah momen strategis—bukan ruang eksperimentasi. Rais Aam yang dibutuhkan bukan figur yang masih belajar, melainkan sosok yang telah matang secara keilmuan, pengalaman, dan visi kepemimpinan. Dalam kerangka itu, kata dia, Said Aqil diposisikan sebagai “standar emas” Rais Aam PBNU.
“Menempatkannya sebagai Rais Aam adalah langkah strategis agar NU tetap menjadi jangkar stabilitas nasional sekaligus kompas moral umat,” pungkasnya.***
