Presiden Prabowo Subianto mengantongi restu dari Ormas Islam besar untuk melanjutkan partisipasi Indonesia di Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Dalam pertemuan yang digelar di Istana Kepresidenan, Selasa (3/2/2026), para tokoh ormas Islam menerima penjelasan ekstensif mengenai komitmen pengiriman pasukan perdamaian dan bantuan pembangunan Gaza melalui BoP.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Iuran Rp17 Triliun Bukan Sekadar Tiket Masuk Diplomasi
Gus Yahya mengatakan, BoP bukan sekadar forum diskusi, melainkan instrumen nyata untuk melakukan mobilisasi pembiayaan berskala besar bagi pemulihan Gaza.
Dana USD1 miliar untuk BoP bukanlah sekadar ‘tiket masuk’ diplomasi, melainkan modal raksasa yang disiapkan Indonesia untuk membangun kembali reruntuhan Gaza dari nol.
”Iuran keanggotaan senilai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp17 triliun) merupakan kebutuhan mendasar. Ini adalah bentuk tanggung jawab kolektif untuk membiayai agenda pembangunan besar-besaran di Gaza yang terdampak konflik,” tegas Gus Yahya.
Ia menambahkan bahwa para tokoh yang hadir kini menaruh kepercayaan penuh kepada Presiden untuk memimpin perjuangan Palestina melalui jalur strategis ini.
MUI Berubah Sikap Demi Kemaslahatan Umat
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar menegaskan bahwa MUI menyetujui kepesertaan Indonesia menjadi anggota BoP untuk memperjuangkan kemaslahatan umat.
“Yang kita dengar tadi untuk kemaslahatan, dan sepanjang komitmen untuk itu kenapa tidak,” ujar Anwar.
Ultimatum Keras
Dukungan tokoh Islam untuk BoP tidak diberikan dengan cek kosong. Ada ultimatum keras di baliknya: Presiden Prabowo menjamin Indonesia akan langsung angkat kaki dan meninggalkan forum bentukan Donald Trump tersebut jika kedaulatan Palestina dikhianati.
Ini adalah perjudian diplomasi tingkat tinggi demi kemaslahatan umat dunia.
Menurut Anwar Iskandar, Presiden juga menegaskan komitmennya akan keluar dari keanggotan jika organisasi ini tidak mendukung kemerdekaan Palestina.
“Presiden berjanji, jika memang keberadaan kita di BoP tidak membawa maslahat atau tidak mendukung kemerdekaan Palestina, maka Indonesia akan segera keluar dari keanggotaan tersebut,” ungkapnya.
Poin-Poin Kesepakatan
Selain aspek pendanaan, poin-poin utama yang disepakati dalam pertemuan tersebut meliputi:
- Pengiriman Pasukan Perdamaian: Presiden berkomitmen mengirimkan pasukan melalui BoP untuk melindungi warga sipil di Gaza.
- Langkah Terkonsolidasi: Penguatan posisi Indonesia dalam mengoordinasikan bantuan kemanusiaan antarnegara anggota BoP.
- Prioritas Konstitusi: Memastikan bahwa setiap kebijakan di dalam BoP tetap selaras dengan amanat UUD 1945 dalam menghapuskan penjajahan di atas dunia.
Dengan adanya dukungan dari ormas-ormas Islam besar ini, pemerintah diharapkan memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam menjalankan misi diplomasi di tingkat internasional demi mencapai kemerdekaan Palestina yang berdaulat.***
