Pengamat menilai Dewan Perdamaian bentukan Washington berpotensi melegalkan penjajahan baru di Gaza.
Pengamat Timur Tengah sekaligus dosen Hubungan Internasional Universitas Nasional Pasim (Unapd), Dina Y. Sulaeman, menyoroti pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang digagas pemerintah Amerika Serikat. Menurutnya, lembaga tersebut bukan instrumen perdamaian, melainkan proyek tipu-tipu yang membangun arsitektur kolonial baru dengan bungkus bahasa kemanusiaan.
Dina mengungkapkan, jika merujuk langsung pada Piagam BoP, Gaza sama sekali tidak disebut. Karena itu, penyebutan “Dewan Perdamaian Gaza” sebagaimana banyak dikutip media massa dinilainya menyesatkan.
“Piagam BoP disusun ala Piagam PBB, sehingga berpotensi menjadi organisasi tandingan yang menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam urusan perdamaian. Bedanya, PBB beranggotakan negara-negara yang bergabung secara sukarela, sementara anggota BoP ditentukan melalui undangan dan persetujuan ketua dewan,” ujar Dina, dikutip dari tulisannya di Republika, Jumat (23/1/2026).
Dalam Piagam BoP, lanjut Dina, Dewan Perdamaian didefinisikan sebagai organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dianggap sah, serta mengamankan perdamaian abadi di wilayah yang terdampak atau terancam konflik.
Rekonstruksi Tanpa Kemerdekaan
Dina menjelaskan, proyek pertama BoP adalah pembangunan kembali Gaza. Dalam peresmian BoP di Davos, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa proyek Gaza akan “sangat berhasil” dan menyebutnya sebagai sesuatu yang “menakjubkan untuk disaksikan”.
“Saya seorang orang real estate sejati. Lihat lokasi di laut ini. Lihatlah properti yang indah ini,” kata Trump.
Menurut Dina, proyek rekonstruksi Gaza dalam kerangka BoP sejatinya merupakan proyek para miliarder pengembang yang mencari keuntungan di balik istilah “rekonstruksi”. Rekonstruksi tanpa kemerdekaan, tegasnya, bukan perdamaian.
“Itu hanya mempercantik penjara,” ujarnya.
