Gelombang Kritik dari LSM dan Aktivis
Pernyataan Prabowo yang berbau “anti-LSM asing” ini menuai kritikan dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Koalisi Masyarakat Sipil—gabungan sejumlah LSM nasional seperti Imparsial, WALHI, PBHI, YLBHI, dan lainnya—menyayangkan ucapan Presiden.
Mereka menilai tudingan itu tidak selaras dengan kemajuan zaman yang semakin demokratis dan mengglobal.
Koalisi juga mengingatkan bahwa selama puluhan tahun LSM berperan sebagai aktor check and balances yang vital dalam sistem kenegaraan Indonesia.
“LSM telah menjadi aktor yang memastikan check and balances dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia saat ini,” tulis Koalisi tersebut, dalam siaran pers kepada media pada Selasa, 3 Juni 2025.
Menurut mereka, pernyataan Prabowo seolah menunjukkan pemerintahannya tak menghendaki pengawasan dari masyarakat sipil. Sikap yang dikhawatirkan dapat membuka jalan bagi penyalahgunaan kekuasaan.
Koalisi meniliai, rezim semacam itu potensial menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan politik atau bisnis. Mereka juga menyesalkan tudingan terhadap LSM disampaikan bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila—momen yang seharusnya mempererat persatuan, bukan malah mencurigai sesama komponen bangsa.
Para pegiat hak asasi manusia juga angkat suara.
Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, mengaku heran dengan cara pandang Prabowo. Ia menegaskan bahwa ancaman utama bagi bangsa ini bukanlah LSM yang didanai asing, melainkan korupsi di kalangan elit.
“Musuh utama bangsa kita, dan yang melumpuhkan negara kita, adalah elite-elite politik yang terlibat korupsi,” tegas Usman Hamid, dalam keterangan tertulis menanggapi pidato Presiden, Selasa, 3 Juni 2025.
Menurut Usman, pejabat korup inilah yang justru “merusak tatanan institusi politik, demokrasi, hingga hak asasi manusia” demi kepentingan pribadi dan kroni. Alih-alih mengambinghitamkan LSM, Usman mengingatkan pemerintah untuk fokus memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Musuh bangsa ini ya korupsi dan ketidakadilan, bukan LSM,” tegas Usman Hamid dari Amnesty, sebagaimana dikutip liputan6.com. Dia pun mengingatkan pemerintah agar tidak keliru fokus dalam menjaga kedaulatan negara.
Sejumlah aktivis juga khawatir retorika anti-LSM asing bisa berdampak negatif bagi citra Indonesia di mata dunia.
Rakhmat Hidayat, sosiolog dari UNJ, menilai pernyataan Prabowo mengindikasikan kecenderungan rezim yang antikritik dan bisa merugikan reputasi demokrasi Indonesia secara internasional.
Ia menjelaskan bahwa selama ini banyak lembaga donor internasional dan NGO asing justru memiliki “peran yang strategis” dalam membantu pembangunan berbagai sektor di Indonesia – mulai dari penanggulangan kemiskinan, isu lingkungan, pendidikan, hingga kesehatan.
“Berdasarkan pengalaman saya, mereka (LSM asing) punya peran yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah,” ujar Rakhmat. Dia merujuk pada kontribusi positif kerja sama dengan organisasi internasional.
Pernyataan Prabowo yang menggeneralisasi LSM asing dinilai ahistoris, mengabaikan fakta bahwa banyak kemajuan sosial di Indonesia lahir dari kemitraan pemerintah dengan masyarakat sipil dan dukungan komunitas global.
