”Banyak masalahnya, ada yang terkait penyalahgunaan, kemudian masalah titik-titik yang sudah layak menerima. Bahkan sudah banyak titik yang ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya,” ujar Zulkifli usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan.
Proses kajian kilat ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait demi merumuskan formula tata kelola terbaik. Pemerintah berjanji untuk bergerak cepat agar penyaluran program menjadi lebih transparan dan tepat sasaran.
Seluruh rekomendasi perbaikan dan hasil kajian mendalam selama satu bulan ini nantinya akan diserahkan langsung ke meja kerja Presiden. Jajaran kementerian dan BGN memastikan tidak akan mengambil keputusan sepihak sebelum mendapatkan instruksi lanjutan dari kepala negara.
”Setelah satu bulan kajian mendalam dari hari ini selesai, langkah-langkah berikutnya akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Nanti beliau yang memutuskan dan memberikan arahan bagaimana keputusan akhirnya,” kata Zulkifli.***
