Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang bakal segera dilantik, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, punya program membangun tiga juta rumah setiap tahun. Dengan demikian, selama satu periode pemerintahan, atau lima tahun, bakal ada 15 juta rumah yang dibangun—jika program ini benar-benar dilaksanakan.
Rencana itu diberi nama Strategi Transformasi Bangsa. Tujuannya untuk mengatasi permasalahan kekurangan rumah atau backlog di Indonesia.
“Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan tiga juta (dalam satu periode). Kami mau bikin tiga juta setiap tahun, (dengan demikian, lima tahun) 15 juta,” kata Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).
Kontraktor Kakap Tak Boleh Kerjakan Rumah di Desa
Menurut Hashim, dari total tiga juta rumah per tahun itu, yang sejuta bakal dibangun di perkotaan, sedangkan dua juta lainnya dibangun di pedesaan.
Untuk yang di pedesaan, kata dia, tidak boleh dibangun oleh kontraktor kelas kakap. Pembangunan rumah di desa bakal digarap kontraktor kecil, UMKM, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Prabowo ingin dua juta unit (rumah) di desa dibangun oleh kontraktor kecil, UMKM, koperasi, BUMDes,” kata dia.”Ini sudah affirmative action, kita mau bangun kembali middle class.”
Hashim menjelaskan juka pembangunan rumah di desa tidak boleh dikerjakan kontraktor besar atau konglomerat agar masyarakat kelas menengah bisa meningkat kembali.
“Dua juta rumah setiap tahun di desa reserved untuk pengusaha kecil, kontraktor kecil. Satu juta (rumah di kota) itu terbuka (untuk perusahaan besar),” ujar Hashim.
Diminati Qatar dan China
Hashim juga mengklaim jika sudah ada beberapa negara yang berminat ikut membangun satu juta hunian di perkotaan. Beberapa di antaranya, kata dia, dari Qatar dan China.
“Saya sama Ibu Sofia (istri Hashim) ke Qatar dua minggu lalu, ada seorang pengusaha, mantan penguasa, keluarga dekat Emir, keluarga Al Thani, sudah menyatakan minat untuk membangun satu juta unit apartemen, dengan syarat dari Emir tidak boleh rugi, tapi enggak boleh untung besar. Ini, bagi mereka, itu amal. Amal, tapi jangan rugi. Untung tipis-tipis boleh lah,” kata Hashim.
Sedangkan perusahaan China yang menyatakan minat ikut andil membangun satu juta unit hunian di perkotaan, kata Hashim, adalah salah satu perusahaan konstruksi terbesar di dunia, yaitu China State Construction Engineering Corporation.
“China State Construction Engineering Corporation, terbesar, karyawan 380.000, one of the big 10 companies, number 14 companies di Fortune, 500 di dunia, datang ke saya, 13 orang. Mereka sudah menyatakan sanggup. ‘Tahun lalu kami sudah bangun 880.000 unit apartemen, tahun lalu’. Dengan kata lain, kalau diminta, mereka bisa bikin seluruhnya satu juta (hunian),” bebernya.
Wacana Hapus PPN-BPHTB Pembelian Rumah
Adik kandung Prabowo Subianto ini juga menyebut bahwa Prabowo-Gibran juga punya wacana penghapusan sejumlah pajak pembelian rumah, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerimaan Negara (PPN). Kata Hashim, pajak tersebut rencananya akan dihapus pada awal tahun Prabowo menjabat sebagai presiden.
“Sudah kami bahas beberapa kali ada masukan-masukan dari Pak Nixon (Direktur Utama Bank Tabung Negara/BTN), Pak Bonny (anggota Satgas Perumahan). Kalau enggak salah, dari SMF dan lain-lain, agar PPN 11 persen dihapus untuk sementara waktu. Mungkin 1, 2, 3 tahun pertama kami hapus. Ini untuk mengurangi, ya, beban,” katanya.
Hashim juga mengklaim bakal menghapus BPHTB sebesar 5 persen untuk sementara waktu. Dengan demikian, total PPN dan BPHTB 16 persen dihapus untuk sementara waktu.
Rencana Pemerintahan Prabowo itu mendapat sambutan positif dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Menurut dia, program tersebut bagus untuk mengatasi permasalahan backlog atau kekurangan rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta rumah.*
