Artinya, bukan tidak mungkin penumpang akan merasakan ongkos perjalanan yang sedikit lebih mahal dalam beberapa bulan ke depan — meski belum ada pernyataan resmi soal ini dari aplikator.
Grab Indonesia mengambil sikap serupa dengan GoTo: siap berkoordinasi, sambil memastikan implementasi tetap menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen. Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan aturan ini berlaku mulai Juni 2026, meski koordinasi dengan aplikator masih berjalan.
Kebijakan ini adalah langkah nyata keberpihakan negara kepada pekerja gig economy. Namun jawaban apakah semua pihak benar-benar diuntungkan akan tergantung pada satu hal yang tidak tertulis dalam Perpres mana pun: transparansi.***
