Sementara itu, organisasi perempuan seperti Solidaritas Perempuan mengingatkan bahwa penyangkalan terhadap kekerasan masa lalu—termasuk pemerkosaan massal Mei 1998—adalah bentuk kekerasan baru terhadap para penyintas.
Antara Hukum, Moral, dan Memori Kolektif
Fadli Zon berpegang pada landasan hukum dan prosedural: Soeharto tidak pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Karena itu, secara formal, tidak ada halangan untuk mempertimbangkan gelar pahlawan nasional.
Namun bagi para penyintas dan pegiat HAM, ketiadaan vonis bukan berarti ketiadaan dosa. Mereka melihat laporan Komnas HAM, kesaksian ribuan korban, serta dokumentasi lembaga internasional sebagai bukti moral yang tak bisa dihapus begitu saja.
Pertanyaannya pun menggantung di ruang publik: Apakah seorang tokoh boleh dihormati karena jasanya, sementara bayangan luka belum disembuhkan?
Membaca Ulang Makna “Pahlawan”
Polemik ini lebih besar dari sekadar nama Soeharto. Ia menyentuh pertanyaan mendasar: bagaimana bangsa ini berdamai dengan sejarahnya sendiri.
Jika pahlawan diartikan sebagai sosok yang menjunjung kemanusiaan dan keadilan, publik berhak bertanya—apakah bangsa ini sudah menuntaskan kisah di balik tahun-tahun gelap itu?
NU Online bahkan menulis tajam: “6 Jam Soeharto Berjasa, Bagaimana 290 Ribu Jam Sisanya?” Sebuah pengingat bahwa sejarah bangsa tidak diukur dari satu bab kebaikan, tetapi dari seluruh perjalanan seorang pemimpin terhadap rakyatnya.
Pada akhirnya, ini bukan semata perdebatan antara Fadli Zon dan aktivis HAM. Ini adalah ujian bagi bangsa: apakah kita berani menatap masa lalu dengan jujur, atau memilih mengaburkannya demi kenyamanan hari ini.
