Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon bahwa “tidak ada bukti” pelanggaran HAM oleh Soeharto memantik perdebatan nasional antara tafsir hukum, memori korban, dan moral sejarah bangsa.
Jakarta, 5 November 2025, menjelang peringatan Hari Pahlawan, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon melontarkan kalimat yang langsung mengguncang ruang publik.
“Tidak pernah ada buktinya. Pelaku genosida apa? Enggak ada.”
Ucapan itu merujuk pada tuduhan bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat, terutama dalam tragedi 1965–1966 dan 1998.
Menurut Fadli, Soeharto adalah tokoh besar dengan jasa nyata—dari Serangan Umum 1 Maret hingga pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Soal pelanggaran HAM, katanya, “tidak pernah terbukti secara hukum maupun sejarah yang valid”.
Pernyataan itu disampaikan di tengah proses penilaian 40 calon penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025. Nama Soeharto kembali diusulkan, bersama tokoh-tokoh lain seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Marsinah, dan Ali Sadikin.
Namun bagi sebagian kalangan, penghormatan ini justru terasa seperti mengabaikan luka lama bangsa.
Perdebatan Sejarah dan Tafsir Kebenaran
Fadli bukan tokoh pertama yang menolak narasi “Soeharto pelaku genosida”. Ia menilai tuduhan itu tak pernah diuji di pengadilan dan tidak memiliki dasar hukum kuat. Menurutnya, sejarah bangsa harus menilai Soeharto secara utuh—termasuk jasa militernya dan pengabdian selama 32 tahun memimpin Indonesia.
