Dalam sila “Demokrasi”, Sukarno menyebut bahwa demokrasi bukanlah monopoli negara-negara Barat—dan Indonesia telah mengembangkan modelnya sendiri selama berabad-abad.
Bung Karno menekankan pada bentuk “demokrasi Indonesia”, yakni pengambilan keputusan melalui perwakilan, musyawarah, dan mufakat. Menurutnya, mufakat yang dihasilkan dapat lebih kuat daripada keputusan melalui suara mayoritas, yang mungkin tidak disukai oleh minoritas.
“Lebih tegas, demokrasi tampaknya merupakan keadilan asli dari manusia, meskipun diubah untuk disesuaikan dengan kondisi-kondisi sosial yang khusus. Selama beribu-ribu tahun dari peradaban Indonesia, kami telah mengembangkan bentuk-bentuk demokrasi Indonesia. Kami percaya bahwa bentuk-bentuk ini mempunyai pertalian dan arti internasional,” ujar Sukarno.
Dalam sila “Keadilan Sosial”, Presiden Sukarno merangkaikan nilai tersebut dengan nilai kemakmuran sosial, karena keduanya, katanya, tidak terpisahkan. Menurutnya, hanya masyarakat yang makmur yang merupakan masyarakat yang adil, meskipun kemakmuran bisa bersemayam dalam ketidakadilan sosial.
Sebagai informasi, Sukarno tidak hanya ‘mendakwahkan’ Pancasila di forum Sidang Umum PBB tahun 1960. Sebelumhya dia juga menyampaikan tema yang sama di hadapan Kongres AS dan Universitas Heidelberg, Jerman Barat pada tahun 1956.
Semua upaya Bung Karno ini menjadi bagian dari diplomasi internasional untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang membangun perdamaian dunia.
Setelah 63 tahun, pidato tersebut ditetapkan menjadi 1 dari 64 warisan dokumenter yang ditetapkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) menjadi Ingatan Kolektif Dunia pada Rabu, 24 Mei 2023.
Pidato penting Sukarno ini diingat oleh dunia, namun dilupakan oleh Indonesia sendiri. Pasalnya, memori kolektif warga negara ini tentang tanggal 30 September ‘dikuasai’ oleh peristiwa pemberontakan PKI. Padahal, Sukarno sendiri menyebut kudeta itu berlangsung pada 1 Oktober 1965, sehingga dia menyebutnya sebagai Gerakan Satu Oktober atau Gestok—bukan G30S.*
